SOLUSI BENCANA KEKERINGAN JAWA BARAT

8 Okt

Oleh : Anwar Yasin

(Anggota F-PKS DPRD Jawa Barat)

 

Bencana kekeringan kembali melanda Jawa Barat. Bencana ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, tapi juga meluas secara merata hampir di seluruh wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga akhir bulan September 2012 di kawasan Jawa Barat bagian Selatan. Sedangkan untuk kawasan Jawa Barat bagian Utara (Pantura) akan berlangsung hingga awal bulan November 2012.

Perubahan siklus iklim ini jelas sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Cirebon, lebih dari 2.000 hektar sawah di lima kecamatan terancam gagal panen, akibat keringnya Waduk Setupatok yang merupakan sumber pengairan sawah para petani.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 – 80 hektar tanaman padi di Kecamatan Mundu, bahkan terpaksa dibiarkan mati karena petani kesulitan mendapatkan sumber air alternatif untuk mengairi sawah mereka.

Di Majalengka, sekitar 230 hektar sawah dinyatakan puso. Jika setiap hektar rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 5 ton, maka potensi kerugian akibat bencana kekeringan ini dapat mencapai sekitar 1.150 ton. Belum lagi kerugian materiil dan immateriil lainnya yang diperkirakan dapat mencapai angka ratusan juta rupiah.

Tidak hanya di bidang pertanian, bencana kekeringan tahun juga sangat berdampak pada bidang perikanan. Sebanyak 150.000 petani budidaya ikan di Jawa Barat terpaksa menghentikan aktivitasnya. Salah satu penyebabnya adalah akibat terus menurunnya debit air di Waduk Jatiluhur. Begitu pun dengan petani budidaya ikan di kawasan Indramayu yang mengalami penurunan hasil produksi ikannya, karena hanya mampu mengandalkan tadah hujan guna mengairi kolamnya.

Dari dua bidang ini saja, terdapat potensi ancaman yang lebih besar, yaitu terjadinya krisis pangan di Jawa Barat. Krisis pangan ini dikhawatirkan dapat menyebabkan bencana kelaparan, kekurangan gizi serta memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Yang tidak kalah tragis, adalah potensi konflik horizontal di masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih ini dapat menyebabkan masyarakat hilang kendali dan bertindak anarkis. Bahkan di salah satu daerah, masyarakat ramai-ramai menggergaji pipa saluran air sebuah kolam renang. Tidak sedikit pula pihak yang mengambil keuntungan dari kebutuhan air bersih ini dengan menjual air kepada masyarakat. Lalu dimana peran Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat?

Langkah Antisipasi

Dengan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat bencana kekeringan ini, sudah semestinya seluruh stake holder dan pihak terkait segera mengambil langkah antisipasi untuk mencari solusi yang efektif.

Selain berkurangnya intensitas hujan, salah satu penyebab keringnya sumber air di mata air, waduk, situ atau sungai adalah akibat tingginya angka kerusakan lingkungan yang terjadi. Penebangan hutan serta perusakan daerah resapan air menyebabkan lingkungan tidak dapat melakukan fungsi daya pulihnya dengan baik.

Tingginya aktivitas industri serta peralihan fungsi lahan terindikasi menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan tersebut. Maka Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat, melakukan pengendalian serta pengaturan yang jelas, serta menjatuhkan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku industri, baik individu maupun kelompok, yang melakukan perusakan lingkungan.

Langkah antisipasi selanjutnya adalah melakukan manajemen musim. Berbeda dengan daerah Utara dan Selatan yang memiliki empat musim, Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa hanya menjumpai dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim panas. Meskipun akibat terjadinya pemanasan global, terjadi pergeseran iklim yang cukup drastis di seluruh dunia. Di Indonesia misalnya, terkadang curah hujan sangat tinggi di beberapa bulan, namun sering juga kemarau terjadi berkepanjangan hingga bulan lainnya.

Adapun maksud dan tujuan dari manajemen musim adalah jangan sampai Pemerintah disibukan dengan solusi reaktif, yang baru dipersiapkan dan dilaksanakan ketika bencana telah terjadi. Akibat mismanajemen ini, biasanya ketika musim panas atau kemarau terjadi, bencana kekeringan melanda seluruh daerah. Namun ketika memasuki musim hujan, justru terjadi bencana banjir dan longsor. Hal ini jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, karena harus mengalami rangkaian bencana, sehingga tidak ada satupun musim yang menguntungkan.

Oleh karena itu, Pemerintah harus mulai merencanakan dan mempersiapkan seluruh tindakan, program serta anggaran yang diperlukan untuk mengatasi peralihan musim ini. Di musim hujan misalnya, masyarakat dan Pemerintah dapat bersama-sama membangun waduk atau bendungan kecil juga sumur resapan untuk menampung air hujan. Sehingga ketika musim kemarau datang, bendungan kecil dan sumur resapan air ini dapat menjadi cadangan air bagi masyarakat. Begitu pun dalam hal perbaikan lingkungan, di musim hujan perlu digalakan program reboisasi, penghijauan serta perbaikan lahan kritis dan daerah resapan air.

Dalam hal penanganan bencana, Pemerintah pun telah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang di tingkatan daerah bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan dana sebesar Rp 15 Miliar untuk penanggulangan bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Bahkan BPBD Jawa Barat telah menetapkan status siaga bencana kekeringan sejak Juli yang berlaku sampai bulan Oktober mendatang. Dana sebesar ini semoga dapat dioptimalkan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, maupun penanganan kekeringan lahan pertanian yang melanda seluruh wilayah di Jawa Barat.

Sebagai penutup, pada akhirnya kita semua sebagai manusia hanya mampu berikhtiar dengan merencanakan persiapan yang terbaik. Namun musim yang berganti sepenuhnya merupakan kekuasaan Allah SWT. Semoga setiap bencana yang menimpa kita, dapat menjadi sarana introspeksi diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Insya Allah. (*)

Satu Tanggapan to “SOLUSI BENCANA KEKERINGAN JAWA BARAT”

  1. Dpklts Indonesia 10/10/2012 at 10:01 AM #

    “Seminar Rakyat Memperingati Hari Pangan”
    Selasa, 16 Oktober 2012, Aula Taman Pramuka Jl RE Martadinata No 187 BANDUNG
    http://www.facebook.com/events/519173278110770/

    Musim kemarau tahun ini masih menyisakan berbagai dampak negatif akibat terjadinya bencana kekeringan pada beberapa tempat di Tatar Sunda. Kondisi ini terus berulang dan semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah tampaknya tidak mempunyai strategi yang jitu dalam menanggulangi masalah kekeringan ini dan selalu “gagap” ketika bencana serupa menyergap lagi tahun depan.

    Sektor yang paling terkena dampak kekeringan adalah sektor pertanian. Menurunnya pasokan air menyebabkan lahan pertanian berkurang produktivitasnya bahkan terjadi gagal panen. Ketahanan pangan pun terganggu. Kondisi ini diperparah oleh kurang berjalannya strategi diversifikasi pangan, kelembagaan pertanian rakyat yang belum optimal dan hilangnya konsep ketahanan pangan berbasis kearifan lokal seperti “leuit”.

    Salah satu penyebab bencana kekeringan adalah terganggunya neraca air akibat kerusakan daerah tangkapan air di kawasan hulu. Oleh karenanya, pola rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hulu yang rusak harus menjadi gerakan rakyat agar hasilnya dapat terlihat secara signifikan pada tahun berikutnya.

    Sejumlah persoalan yang tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan kita tersebut harus dicarikan solusinya secara bersama. Untuk itu DPKLTS akan menggelar Seminar Rakyat bertema “Rakyat Jawa Barat Menjawab: Ketahanan Pangan dan Kekeringan” sekaligus memperingati Hari Pangan Dunia tanggal 16 Oktober 2012.

    Tujuan diadakannya Seminar Rakyat ini adalah:
    1. Mencari inovasi dan solusi kreatif untuk ketahanan pangan (darurat dan kesiapsiagaan) berbasis kearifan local
    2. Menyusun aksi rakyat untuk ketahanan pangan dan menanggulangi kekeringan

    Acara akan didahului oleh penyampaian Policy Paper DPKLTS yang berisi kajian hasil survey DPKLTS tentang kondisi kekeringan pada DAS Citarum, Cimanuk dan Citanduy. Pembicara Seminar adalah :
    1. Iwan R. Sulandjana, “Gerakan Rakyat untuk Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kekeringan”
    2. Prof Dr. Entun Santosa “Tinjauan Akademis Konsep Katahanan Pangan dan Ekosistem”
    3. Kepala Badan Ketahan Pangan Jabar, “Kebijakan dan Strategi Kesiapsigaan dan Tanggap darurat Ketahanan Pangan Jabar”

    Pada sesi diskusi akan terdapat pula tanggapan dari para calon pemimpin Jawa Barat menyikapi permasalahan di atas. Pada akhir acara akan ada “Pencanangan Kader Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Menanggulangi Kekeringan” oleh Solihin GP.

    Selain seminar, kegiatan juga akan diisi dengan acara:
    1. Peluncuran buku “Padi SRI Organik Indonesia” karangan Dr. Mubiar Purwasasmita dan Ir. Alik Sutaryat. http://www.penebar-swadaya.net/beranda/buku-baru/222-padi-sri-organik-indonesia.html
    2. Stand Produk Pangan
    3. Poster Presentasi

    Peserta yang diundang adalah Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Partai Politik, LSM, Mahasiswa, Ormas, Masyarakat Adat, Simpul Jaringan DPKLTS, Perguruan Tinggi, Para Calon Pemimpin Jabar dan Masyarakat Umum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 196 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: