Polemik Pilkada Langsung

11 Jul

Oleh: Drs. H. Anwar Yasin
(Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat dari F-PKS)

Indonesia sebagai negara yang menetapkan diri sebagai penganut asas demokrasi mengalami pasang surut dalam sejarah perjalanannya mendewasakan diri. Setelah melalui masa demokrasi terpimpin di era orde lama, kemudian demokrasi sentralistik otoriter di era orde baru, hingga hari ini memasuki era demokrasi prosedural formal pasca reformasi.

Dalam era demokrasi prosedural formal ini, terjadi akselerasi pendewasaan demokrasi di tengah masyarakat dengan berubahnya sistem pemilihan Kepala Daerah. Setelah sebelumnya Kepala Daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kini masyarakat dapat memilih langsung pemimpinnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 1 ayat (1) dirumuskan bahwa Pilkada adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Kepala Daerah yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) yaitu “Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota”.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat yang tinggal di daerah pemilihan. Sebelumnya, Kepala Daerah hanya dicalonkan oleh partai politik, namun ketentuan ini diubah dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, tahun 2010 saja tercatat ada 243 Pilkada di seluruh Indonesia. Jumlah itu meliputi 236 Pilkada Bupati/Walikota dan 7 Pilkada Gubernur. Itu berarti, setiap satu setengah hari KPU menyelenggarakan satu pilkada sepanjang tahun 2010. Kabarnya, jumlah ini adalah rekor penyelenggaran pemilu untuk kepala daerah terbanyak di dunia dalam tahun yang sama. Jumlah itu pun masih bisa membengkak jika wacana penyelenggaraan pilkada serentak yang sempat digulirkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dilaksanakan. Sebab jumlahnya mencapai 349 kabupaten/kota ditambah 33 provinsi.

Manfaat V.S. Madharat

Berdasarkan praktik di lapangan, setiap sistem ataupun mekanisme pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada perkembangannya, kelebihan dan kekurangan tersebut akan menghasilkan manfaat dan madharat baik selama prosesnya berlangsung, maupun dalam hasil akhir dari sistem atau mekanisme tersebut.

Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung bermanfaat menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional (Dahl, 1971). Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pilkada yang dimaksudkan sebagai demokrasi lokal adalah upaya untuk mewujudkan local accountability, political equity, dan local responsiveness, yang merupakan tujuan dari desentralisasi (Cheema dan Rondinelli, 2007).

Pilkada langsung juga bermanfaat dalam memperkuat dan mengembangkan konsep check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan calon Kepala Daerah tersebut dapat melakukan kontrak politik secara langsung dengan masyarakat. Sehingga jika dikemudian hari janji politik calon Kepala Daerah tersebut tidak dipenuhi, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara dapat menuntut pertanggungjawabannya.

Namun di pihak lain, sistem Pilkada langsung ini pun memiliki banyak efek negatif. Bahkan dua orang tokoh nasional, yang dapat direpresentasikan sebagai mainstream atau arus utama umat islam, yaitu Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU) dan Dien Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) pernah membuat pernyataan yang cukup mengejutkan publik. Keduanya memiliki kesepakatan pendapat dengan mengatakan bahwa Pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat, lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Madharat yang dimaksud antara lain terjadinya pemborosan dana yang sangat luar biasa. Pemborosan dana ini disebabkan setiap calon Kepala Daerah harus “menyewa perahu” Partai Politik untuk maju dalam Pilkada, sehingga seluruh biaya operasional untuk motorisasi strategi politik dan mobilisasi massa pendukung dibebankan kepada calon.

Pilkada langsung juga sangat rentan teracuni money politics untuk menyuap rakyat ketika Pilkada berlangsung. Akibatnya, terjadi pergeseran budaya negatif berupa pragmatisme jangka pendek di masyarakat. Para pemilih lebih mengutamakan aspek emosional dibandingkan rasionalitas. Dengan sikap pragmatisme ini, maka diragukan akan terpilih pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan amanahnya nanti.

Karena pemborosan dana ini, dikhawatirkan pada kemudian hari menjadi alasan pendorong bagi kepala daerah terpilih untuk balik modal dengan melakukan korupsi ketika menjabat. Bahkan tidak sedikit yang melakukan politik dagang sapi sebagai balas jasa atas dukungan berbagai pihak ketika Pilkada berlangsung.

Mudharat atau dampak terburuk yang mungkin terjadi dalam sistem Pilkada langsung ini adalah menjadi sumber konflik yang sangat merugikan. Harris (2005) menyatakan bahwa terdapat lima sumber konflik potensial baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil Pilkada. Sumber konflik tersebut adalah: (1) mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah; (2) konflik yang bersumber dari kampanye negatif (saling cecar) antar pasangan calon kepala daerah; (3) konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak; (4) konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil Pilkada; dan (5) konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan Pilkada.

Tidak hanya berhenti di situ, konflik juga akan berlanjut bilamana terdapat perbedaan dalam perhitungan hasil Pilkada atau adanya temuan dari pasangan yang kalah bahwa pemenang pemilu telah melakukan tindak penyelewengan selama proses pilkada. Keberatan tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Jika sampai Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan calon tersebut atau memerintahkan untuk melakukan pemilihan ulang, maka tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Apalagi jika direspon negatif oleh barisan massa pendukung salah satu calon yang tidak puas dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, maka upaya penggoyangan kepada Kepala Daerah terpilih akan terus saja terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal baru di tengah masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan manfaat dan mudharat tersebut, maka sudah menjadi suatu kemestian bagi kita semua untuk merancang dan mengevaluasi kembali suatu sistem pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, namun tetap memenuhi hak konstitusional rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Maka rencana pemerintah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah melalui pemilihan oleh anggota DPRD nampaknya akan cukup menghangat kembali. Tentunya tetap tidak akan terlepas dari berbagai pertimbangan manfaat dan mudharat dari setiap keputusan yang diambil. Wallahua’lam.***

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: