SELAMATKAN BAKORWIL !

11 Jul

Oleh : Drs. H. Anwar Yasin
(Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat dari F-PKS)

 

Institusi Badan Koordinasi Wilayah atau biasa disebut Bakorwil merupakan institusi yang memiliki peran cukup strategis. Peran strategis tersebut antara lain adalah untuk membantu tugas dan peran Gubernur dalam rangka mengoordinasikan wilayah Provinsinya yang cukup luas dan juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Bakorwil juga sangat dibutuhkan ketika ada situasi darurat yang membutuhkan koordinasi cepat misalnya terkait penanganan bencana alam di suatu daerah.

Namun, institusi yang memiliki peran cukup strategis ini terancam akan dihapuskan alias dibubarkan dari struktur pemerintahan daerah yang ada sekarang. Rencana pembubaran Bakorwil ini muncul karena peran lembaga ini dianggap tidak sesuai dengan  bagian pertimbangan huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan “bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti”.

Kemudian sebagai penegasan, Bakorwil dinilai memiliki kewilayahan tersendiri sehingga seolah-olah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keberadaan Bakorwil juga dianggap menghambat semangat terbentuknya organisasi pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi, serta menimbulkan inefisiensi anggaran karena terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan instansi lain.

Sebab lainnya, Bakorwil tidak lagi memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menguatkan keberadaannya. Akibatnya, keluarlah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MenPAN) yang menegaskan bahwa Bakorwil tidak lagi termasuk dalam nomenklatur kepegawaian. Konsekuensi dari surat keputusan ini adalah seluruh jajaran pegawai Bakorwil mengalami stagnansi karir karena tidak mendapat kenaikan pangkat dan golongan seperti PNS di instansi pemerintah lainnya.

 

 Efektifitas Kinerja Bakorwil

Pada dasarnya, tujuan pembentukan suatu badan atau instansi pemerintahan adalah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menjalankan tugas kepemerintahan. Selain itu, suatu badan atau instansi pemerintah ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan agar suatu badan atau instansi ini dapat bekerja secara efektif. Adapun salah satu pendekatan efektivitas kinerja organisasi seperti yang dikemukakan George England (1991:67) adalah pendekatan The Bass Model, yaitu suatu pendekatan yang mengukur efektivitas kinerja suatu organisasi berdasarkan tiga indikator, yaitu: (1) Tingkat produktifitas, keuntungan, dan kemandirian; (2) Tingkat kemanfaatan bagi anggotanya; dan (3) Tingkat kemanfaatan organisasi dan anggotanya bagi masyarakat.

Berdasarkan ketiga indikator pendekatan The Bass Model ini kita bisa mengukur efektifitas kinerja Bakorwil. Dari indikator tingkat produktifitas, Bakorwil dianggap perlu dalam mendukung tugas dan peran Gubernur untuk mengoordinasikan wilayah yang cukup luas dan juga penanganan cepat ketika terjadi bencana alam. Namun dari segi keuntungan dan kemandirian, Bakorwil dianggap  menimbulkan inefisiensi anggaran karena terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan instansi lain.

Indikator kedua yaitu terkait kemanfaatan bagi anggotanya. Dengan tiadanya payung hukum yang menguatkan keberadaan instansinya, menyebabkan Bakorwil tidak lagi termasuk dalam nomenklatur kepegawaian. Akibatnya seluruh jajaran pegawai Bakorwil mengalami stagnansi karir karena tidak mendapat kenaikan pangkat dan golongan seperti PNS di instansi pemerintah lainnya.

Indikator ketiga yaitu terkait kemanfaatan organisasi dan anggotanya bagi masyarakat, mungkin tidak akan terasakan langsung. Karena dengan adanya keluasan otonomi daerah, sebagian besar urusan kepentingan masyarakat ditangani langsung oleh Walikota dan Bupati di daerahnya masing-masing. Sehingga jika tetap berjalan, Bakorwil dikhawatirkan akan menghambat semangat terbentuknya organisasi pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi.

Sebuah Tawaran Solusi

Berkaca dari ketiga indikator tersebut, sudah semestinya pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dalam hal ini adalah Gubernur memberikan perhatian cukup serius dalam menangani permasalahan yang ada. Mengenai masalah para pegawai Bakorwil yang mengalami stagnansi karir karena tidak mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan, hal itu bisa disiasati dengan melakukan mutasi ke instansi lain yang berada dalam organisasi perangkat daerah. Sehingga ada kejelasan status dan masa depan jenjang karir dari setiap pegawai yang ada di dalam Bakorwil.

Namun jika tawaran mutasi ini tidak dipilih, pegawai Bakorwil pun dapat mengambil tawaran pensiun dini sebagaimana yang sekarang sedang gencar dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Badan Kepegawaian Daerah di Jawa Barat. Tentunya dengan catatan para pegawai Bakorwil ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan wirausaha serta kemudahan akses bantuan modal dari pihak pemerintah.

Terlepas dari semua tawaran yang ada, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur, apakah keberadaan Bakorwil tetap akan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan yang ada atau tidak? Sehingga perlu kiranya ada analisa pembagian beban kerja yang tepat sasaran dan efisiensi anggaran melalui reformasi birokrasi. Begitupun dengan upaya perlindungan hukum melalui perancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, agar ada kejelasan struktur yang sah dan diakui pemerintah.

Sebagai penutup, paradigma penting yang perlu dibangun jika keberadaan Bakorwil tetap akan dipertahankan adalah hendaknya kinerja Bakorwil lebih dioptimalkan lagi yaitu dengan cara menjalankan fungsi koordinasi yang efektif dan tidak tumpang tindih, serta membantu tugas dan peran Gubernur dalam rangka menciptakan kondisi yang sesuai dengan visi  Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, yaitu Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Wallahua’lam. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: