REVITALISASI FUNGSI JEMBATAN TIMBANG

26 Jul

Oleh : Drs. H. Anwar Yasin
(Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat dari F-PKS)

Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor. Oleh karenanya, penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Peran strategis ini menyebabkan dalam hal penyelenggaraan perhubungan, perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi peningkatan kesejahteraan masyarakat ini merupakan semangat mendasar yang dituangkan dalam  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Rancangan Peraturan Daerah ini sekaligus bertujuan memberikan penegasan demi terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu masalah yang cukup menarik perhatian adalah adanya keluhan Dinas Bina Marga terkait pengawasan Dinas Perhubungan perihal efektifitas fungsi jembatan timbang. Keluhan ini disampaikan dalam rapat koordinasi antara Panitia Khusus C DPRD Provinsi Jawa Barat dengan beberapa dinas terkait untuk membahas revisi Peraturan Daerah No. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pasalnya di lapangan, masih banyak ditemukan truk-truk pengangkut barang yang membawa muatan melebihi kapasitas dan kemampuan jalan. Dampaknya, banyak jalan provinsi yang cepat mengalami kerusakan akibat dilewati oleh kendaraan-kendaraan berlebihan muatan tersebut.

Padahal idealnya, setiap pengemudi dan/atau perusahaan yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang di jalan, wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Adapun mekanisme pengawasan daya angkut angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan pada unit penimbangan kendaraan bermotor, antara lain dengan menggunakan mekanisme jembatan timbang.

Pemberlakuan mekanisme jembatan timbang ini dalam rangka mewujudkan ketertiban muatan. Sehingga bagi kendaraan yang kelebihan muatan saat melintas di jembatan timbang maka akan dikenakan denda. Denda ini bukan bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun  semata-mata untuk mengatur ketertiban muatan dan memberikan efek jera bagi pengemudi truk serta perusahaan yang dengan sengaja menjalankan kendaraan dengan muatan berlebih. Namun dalam kenyataannya, pengemudi kendaraan tidak jera dan justru memilih membayar denda saat kendaraannya melintasi jembatan timbang.

Inventarisir Kerugian

Bukannya menimbulkan efek jera, penjatuhan sanksi denda atas kelebihan muatan di atas jembatan timbang ini justru terindikasi menjadikan pungutan liar (pungli) menjadi semakin marak. Bahkan, pungutan liar ini seakan menjadi budaya antara oknum petugas dengan pengemudi truk. Kalau kondisi itu terus berlanjut, negara akan dirugikan karena uang sanksi pelanggaran kini justru masuk ke kantong pribadi para oknum petugas jembatan timbang.

Tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, lemahnya pengawasan dan juga ketidaktegasan penjatuhan sanksi bagi oknum petugas dan pengemudi yang melanggar, justru merugikan para pengusaha. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian hukum atas pelanggaran yang terjadi. Niat awalnya untuk menghemat biaya pengiriman dengan memuat barang secara berlebih, para pengusaha justru semakin dirugikan dengan tingginya ongkos pungutan liar yang harus dikeluarkan kepada oknum petugas.

Dampak serius lainnya adalah kondisi kerusakan jalan di Jawa Barat menjadi semakin parah. Kelas jalan yang ada tidak mampu menahan beban berat dari kendaraan yang berlebihan muatan tersebut. Kerusakan jalan ini jelas sangat merugikan keuangan daerah karena harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Selain itu, kerusakan jalan ini juga sangat membahayakan karena dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengendara bermotor lainnya seperti motor dan mobil.

Upaya Mewujudkan Efektifitas

Berdasarkan berbagai pertimbangan atas dampak buruk serta kerugian yang ditimbulkan, perlu kiranya dirancang sebuah solusi untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan mekanisme jembatan timbang tersebut. Menurut Agus Samiadji, setidaknya ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk membatasi ruang gerak pungli di jembatan timbang. Langkah pertama adalah di tiap-tiap jembatan timbang disediakan gudang tempat penyimpanan kelebihan muatan barang. Sehingga setiap oknum petugas dan pengendara yang melanggar tidak memiliki alasan pembenar untuk bermain mata dan menerapkan pungutan liar karena ketiadaan tempat atau gudang penampungan barang hasil sitaan.

Langkah kedua, setiap titik jembatan timbang dipasang kamera pengawas atau CCTV, yang bisa dikontrol oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Pusat di wilayahnya masing-masing. Dengan pemasangan kamera pengawas ini, diharapkan upaya pengawasan serta penindakan tegas dapat dilakukan kepada seluruh pihak yang terbukti melanggar. Selain kamera pengawas, juga perlu dipasang alarm peringatan bagi setiap kendaraan yang terdeteksi memiliki kelebihan muatan ketika melewati jembatan timbang.

Yang ketiga adalah pembinaan petugas di jembatan timbang. Setiap petugas diberi uang insentif jasa pungut atau dikenal “Japung”. Hal ini disebabkan petugas PNS yang berada di jembatan timbang memiliki tugas dan tanggug jawab yang cukup berat dengan berbagai godaan dan peluang melakukan pelanggaran yang cukup besar. Sehingga bila telah mendapatkan uang insentif jasa pungut namun masih terbukti melakukan pelanggaran, maka oknum petugas tersebut dapat langsung dijatuhi sanksi tegas berupa pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, maupun pemecatan secara tidak hormat. Tindakan tegas ini menjadi suatu kemestian guna memberikan efek jera demi terwujudnya penegakkan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

Sebagai penutup, inti pemecahan masalah ini pada dasarnya terletak pada itikad baik dan tekad yang kuat dari berbagai pihak, yaitu pihak legislatif dan eksekutif beserta seluruh dinas terkait. Berdasarkan hasil konsultasi Pansus C DPRD Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan, diperoleh informasi bahwa masalah jembatan timbang ini memang masih ada yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Namun dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewenangan jembatan timbang ini diambil alih oleh pusat.

Maka diharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini, dihasilkan suatu regulasi yang integral dan komprehensif. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perhubungan yang nyaman sekaligus aman, sehingga dapat lebih mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Wallahua’lam.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: