Tiada Jawa Barat Tanpa Cirebon

12 Agu

Oleh : Drs. H. Anwar Yasin
(Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Dapil Cirebon Indramayu)

 

Dalam konsep pengembangan diri, seseorang dapat menjadi manusia sukses ketika dirinya telah memahami dan mengoptimalkan secara baik seluruh potensi dan kelebihan yang dimilikinya. Paradigma ini perlu dilekatkan dalam konteks kebesaran potensi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP 2010) jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 43.021.826 orang yang tersebar di 26 Kota Kabupaten seluas 34.816,96 Km persegi. Namun, akibat luasnya wilayah serta besarnya jumlah penduduk, seringkali menimbulkan masalah ketimpangan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di daerah, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi lain.

Salah satu daerah yang  mengalami kondisi tersebut adalah daerah Cirebon. Daerah yang dimaksud termasuk Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Daerah ini terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi darat antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai juga menjadikannya daerah yang memiliki potensi perairan dan transportasi laut berupa pelabuhan yang sangat strategis.

Berdasarkan tulisan Tomé Pires dalam Suma Orientalnya sekitar tahun 1513 menyebutkan Cirebon merupakan salah satu sentra perdagangan di Pulau Jawa. Setelah Cirebon diambil alih oleh pemerintah Hindia-Belanda, pada tahun 1859, pelabuhan Cirebon ditetapkan sebagai transit barang ekspor-impor dan pusat pengendalian politik untuk kawasan di pedalaman Jawa. Bahkan pada awal abad ke-20, Cirebon merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Hindia Belanda.

Kota Cirebon dilengkapi pula oleh sarana dan prasarana dasar kota yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Barat bagian Timur. Sarana dan prasarana tersebut meliputi prasarana transportasi (pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api dan terminal), sarana perdagangan (pasar tradisional, supermarket, mall, dll), sarana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sarana kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas), perkantoran, pergudangan, industri, dan sebagainya.

Kelengkapan prasarana dan sarana dasar kota tersebut menjadi salah satu andalan bagi para investor dalam memilih Kota Cirebon sebagai tujuan utama penanaman modal di wilayah Jawa Barat bagian Timur atau  untuk membuka kantor cabang yang melayani Jawa Barat bagian Timur.  Kondisi ini menarik pula penduduk atau masyarakat luar kota untuk bekerja dan mencari nafkah di Kota Cirebon.

Sebuah Ironi

Namun segenap potensi dan nilai strategis yang ada di Cirebon tidak lantas meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakatnya. Menurut Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Iman Sukiman, selama 2009-2010 angka anak putus sekolah (drop out) tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 1,4 persen. Dengan jumlah siswa SD yang mencapai 240.000 ini berarti angka anak putus sekolah mencapai 3.000 lebih.

Pada tahun 2010, berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency International Indonesia (TII), Kota Cirebon termasuk kota terkorup di Indonesia. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Kota Cirebon mendapat nilai IPK sebesar 3.61, berdasarkan rentang indeks 0 sampai 10 dengan persepsi 0 berarti sangat korup, sedangkan 10 sangat bersih.

Angka pengangguran di Kota Cirebon pun cukup tinggi. Berdasarkan data pada Dinas    Sosial   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi (Dinsosnakertrans)  Kota Cirebon,  hingga pertengahan tahun ini saja sedikitnya 7.500 warganya tercatat sebagai pengangguran pencari kerja.

Untuk jumlah keluarga miskin di Kota Cirebon, masih terus bertambah dan kini mencapai lebih dari 60.000 jiwa. Jumlah anggota rumah tangga yang masuk kategori mendekati miskin, miskin dan sangat miskin pada 2010 mencapai 66.536 jiwa atau 25% dari penduduk Cirebon. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding empat tahun lalu yang hanya 14% dari penduduk Kota Cirebon. Angka ini pun jauh di atas angka kemiskinan nasional yang persentasenya mencapai sekitar 12,5 persen. Angka anggota rumah tangga miskin ini didapatkan dari Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon.

Berdasarkan indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Perekonomian Kota Cirebon di tahun 2008 mengalami penurunan dengan hanya mampu tumbuh sebesar 5,64 % dari tahun sebelumnya sebesar 6,17%. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan menurunnya jumlah barang yang dimuat melalui pelabuhan, sehingga pertumbuhan di sub sektor angkutan laut menjadi negatif.

Pada triwulan I 2010, Kota Cirebon mengalami laju inflasi tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat. Faktor pendorong kenaikan laju inflasi terutama berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa. Hal ini disebabkan pelabuhan Cirebon saat ini hanya digunakan untuk pengangkutan batu bara dan kebutuhan pokok dari pulau-pulau lain di Indonesia. Para pengusaha lebih memilih mengirimkan barangnya melalui pelabuhan Tanjung Priok. Padahal jika saja pemerintah Jawa Barat mengeluarkan kebijakan khusus bahwa pengiriman dan penerimaan barang dari dan menuju Jawa Barat hanya melalui satu pintu pelabuhan di Cirebon, niscaya kebijakan ini akan sangat berdampak positif bagi masyarakat serta pembangunan wilayah di Jawa Barat.

Torehan Sejarah

Salah satu petuah berharga dari tokoh proklamator bangsa kita, Bung Karno, adalah “JAS MERAH” alias Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Hal tersebut menjadi begitu penting, karena pada dasarnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai serta memaknai sejarah perjuangan para pendahulunya.

Dalam sejarah Cirebon, Walangsungsang ditunjuk dan diangkat sebagai Adipati Carbon dengan gelar Cakrabumi. Kewajibannya adalah membawa upeti kepada Raja di ibukota Rajagaluh yang berbentuk hasil bumi. Pengiriman upeti ini dianggap merugikan rakyat, sehingga setelah merasa kuat, Cakrabumi meniadakan pengiriman upeti. Akibatnya, Raja menjadi murka dan mengirim bala tentara, tetapi Cakrabumi berhasil bertahan dan memenangkan pertempuran. Momentum inilah yang menjadikan Kerajaan Cirebon untuk memisahkan diri dari Kerajaan Pajajaran.

Pada hari ini, muncul semangat perlawanan yang sama. Terdapat gejolak di tengah masyarakat Cirebon untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Bahkan beberapa titik di Cirebon sudah mulai bertebaran spanduk ucapan “Selamat Datang di Provinsi Cirebon”. Semangat memisahkan diri ini pun dijamin UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Seminar tentang pemekaran Cirebon pun sudah banyak dilakukan termasuk oleh Unswagati, dan hasilnya Cirebon layak untuk menjadi Provinsi. Demikian juga persetujuan Ketua DPRD se-wilayah III Cirebon tahun 2002 sudah ada sehingga keduanya bisa menjadi modal awal bagi Cirebon untuk memisahkan diri. Dukungan pun diberikan oleh juru bicara Keraton Kanoman Cirebon Ratu Raja Arimbi yang mengatakan, pihak Keraton Kanoman akan mendukung pemisahan dari Jawa Barat jika sebagian besar masyarakat menginginkan serta adanya kelayakan dari segi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Yang menjadi kekhawatiran terbesar dari gejolak pemisahan Cirebon dari provinsi Jawa Barat adalah dapat memicu daerah-daerah lain untuk ikut memisahkan diri. Dengan motif kecemburuan sosial dan ketidakmerataan pembangunan, banyak daerah yang menuntut pemekaran daerah baru. Maka jika semua daerah memisahkan diri, Provinsi Jawa Barat bisa kehilangan potensi kebesarannya. Perhatian pentingnya, Cirebon pada hari ini memiliki peluang terbesar untuk menjadi pemicu daerah lain memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.

Padahal tidak semua daerah yang memekarkan diri lantas menjadi sejahtera dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beberapa daerah pemekaran bahkan mengalami kebangkrutan APBD karena inefisiensi anggaran akibat besarnya alokasi untuk belanja pegawai birokrasi yang gemuk. Begitu pula dengan mismanajemen sumber daya yang ada di daerah serta diperparah dengan perilaku birokrat yang korup. Maka semangat untuk memekarkan diri menjadi Provinsi tersendiri hanya akan bisa optimal jika ditunjang oleh keberadaan SDM yang memiliki karakter serta moral yang bersih, pengetahuan yang luas dan integral, sistem manajemen yang efektif serta kompetensi yang sesuai.

Optimalisasi Potensi

Berangkat dari besarnya potensi yang ada, idealnya Cirebon diarahkan menjadi daerah yang menyandang 4 (empat) fungsi, yaitu : sebagai  Kota Pelabuhan, Kota Perdagangan, Kota Industri (kecil) serta Kota Pariwisata dan Budaya. Sebagai Kota Pelabuhan, Cirebon diharapkan berperan sebagai pintu gerbang ekspor-impor termasuk transit perdagangan yang melayani wilayah sekitarnya. Sekali lagi kebijakan satu pintu pelabuhan di Jawa Barat perlu menjadi prioritas utama yang harus didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Cirebon diharapkan mampu menempatkan fungsinya sebagai kota koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi baik yang berasal dari wilayah kota sendiri, dari daerah hinterland yang kaya dengan hasil industri olahan dan kerajinan maupun dari wilayah Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat.  Dengan demikian Cirebon merupakan outlet dan inlet perdagangan ekonomi Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap sentra-sentra hasil industri olahan dan kerajinan.

Jika minimal dua fungsi tersebut dapat dijalankan optimal dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak Pemerintah Provinsi, maka insya Allah gejolak masyarakat Cirebon untuk memisahkan diri dari Propinsi Jawa Barat dapat diminimalisir. Karena poin penting dari pengelolaan dan pemekaran daerah bukan saja terletak pada pemisahan diri atau independensi pemerintahan, namun lebih terletak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat minimal di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Sehingga jangan sampai semangat pemekaran Provinsi Cirebon hanya sekadar dijadikan alat kepentingan politik segelintir elit saja, yang pada akhirnya justru malah merugikan masyarakat Cirebon itu sendiri. Sejak memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, bukankah kita semua telah berjanji untuk senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencegahnya dari disintegrasi bangsa yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan negeri kita tercinta? Wallahua’alam.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: