KETIKA HAKIM MENGGUGAT

30 Mei


OLEH : DRS. H. ANWAR YASIN
(Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat dari F-PKS)

 

Gaji merupakan hal yang sangat vital dalam dunia kerja profesional. Besaran gaji dan tunjangan pun menjadi tolok ukur sejauh mana profesi tersebut dihormati. Profesi yang menuntut kerja keras, loyalitas dan pengabdian tentu sangat layak untuk mendapatkan apresiasi berupa gaji dan tunjangan yang besar. Salah satunya adalah profesi hakim.

Hakim memiliki tugas mulia sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Tak peduli siapa pun yang berperkara, hakim diwajibkan berlaku adil atas setiap pemohon keadilan. Maka tidak jarang, pihak yang berperkara berupaya untuk memengaruhi putusan hakim dengan berbagai macam bujuk rayu suap, intervensi kekuasaan, hingga intimidasi atas keselamatan hakim itu sendiri.

Dalam kondisi inilah kredibilitas hakim akan diuji. Apakah hakim akan tetap teguh dan konsisten menegakkan keadilan sesuai peraturan hukum yang berlaku mengikat? Ataukah justru akan mengkhianati keadilan dengan memilih bujuk rayu suap dari pihak yang berperkara? Hal ini tentunya menjadi polemik dan persoalan yang cukup dilematis bagi para hakim dalam menjalankan tugas mulianya. Di satu sisi, hakim telah disumpah untuk bertindak untuk dan atas nama keadilan dan kebenaran. Namun di sisi yang lain, kesulitan ekonomi yang berkekurangan semakin memaksa hakim untuk mengambil jalan pintas dengan menerima suap yang menggiurkan.

Maka tidak jarang kita temui beberapa putusan hakim yang cukup menjadi kontroversi karena hanya menjatuhkan hukuman ringan atas kejahatan yang telah terjadi. Bahkan tidak sedikit pula tersangka yang berujung pada vonis bebas. Putusan ini jelas dapat melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai kepastian hukum itu sendiri.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan merusak sistem peradilan yang berlaku. Masyarakat akan semakin apatis dan hilang kepercayaan kepada aparatur penegak hukum yang terlanjur dicap korup dan memihak. Akibatnya, bukan hal yang mustahil masyarakat yang frustasi ini lebih memilih melakukan pengadilan jalanan berupa main hakim sendiri, daripada menyerahkan permasalahan hukumnya kepada aparat yang berwenang.

Remunerasi Gaji Hakim

Sunoto, seorang hakim Pengadilan Negeri Aceh Tamiang, merupakan salah satu hakim yang mengeluhkan rendahnya gaji dan tunjangan yang diterima hakim setiap bulannya. Menurutnya, gaji hakim lebih rendah dibandingkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Hakim kabarnya telah empat tahun tidak mendapatkan kenaikan gaji. Bahkan dalam hal tunjangan, hakim tidak mendapatkan kenaikan selama sebelas tahun terakhir. Usulan kenaikan gaji hakim ini kabarnya telah diajukan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden sejak 1,5 tahun yang lalu. Namun hingga kini masih belum ada kepastian dan cenderung terabaikan.

Akibatnya, para hakim menggalang kekuatan dengan menyerukan mogok sidang secara nasional hingga gugatannya terpenuhi. Gugatan kenaikan gaji para hakim ini tentu tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya yang begitu berat, sudah selayaknya kesejahteraan para hakim lebih mendapatkan perhatian. Karena tingkat kesejahteraan para hakim tentu akan sangat berkorelasi dengan kualitas pelayanan dan putusan yang diberikan oleh hakim di pengadilan.

Alhamdulillah, dalam momentum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya sibuk mengurusi masalah pencabutan subsidi BBM saja. Dalam sidang paripurna, DPR telah menyepakati penambahan dana kesejahteraan hakim sebesar Rp 405,1 Miliar dari Rp 500 Miliar yang diusulkan. Hal ini menjadi penegasan atas kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan hakim.

Meskipun tentunya, gugatan atas kenaikan gaji ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan profesionalitas para hakim. Hakim tidak boleh lagi menerima suap atau bersikap tidak disiplin ketika memimpin sidang. Mekanisme reward dan punishment atas kinerja hakim dapat menjadi pemicu bagi para hakim untuk bekerja lebih optimal. Hakim juga perlu terus berupaya membangun kapasitas dan citranya yang bersih, setelah sebelumnya dinodai oleh perilaku korup sejumlah oknum hakim yang tidak bertanggung jawab. Besar harapan kita semua agar para hakim kelak akan menjadi suri tauladan serta menjadi garda terdepan dalam upaya penegakkan keadilan di muka bumi. Wallahua’lam.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: