MISI PENYELAMATAN AIR TANAH *

4 Jun

OLEH : DRS. H. ANWAR YASIN
(Anggota DPRD Jawa Barat dari F-PKS)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa “Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan”. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa air merupakan instrumen penting dalam kehidupan umat manusia yang bersifat terbatas dan berdampak luas. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu diprioritaskan demi terwujudnya sebesar mungkin kebermanfaatan serta kesejahteraan bagi seluruh generasi, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Namun, seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk serta pesatnya kegiatan pembangunan, tentunya akan berbanding lurus pula dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan air. Akibatnya, nilai ekonomi air semakin meningkat dan mengancam fungsi sosial dan fungsi ekologis bagi lingkungan di sekitarnya.

Jika hal ini terabaikan, maka dikhawatirkan dapat memicu konflik kepentingan yang pada akhirnya akan merugikan seluruh pihak yang terkait dengan sumber daya air ini. Pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi misalnya, akan cenderung lebih memihak kepada pengusaha industri dibandingkan pada masyarakat ekonomi lemah. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya merusak lingkungan karena mengabaikan fungsi sosial dan fungsi ekologis sumber daya air itu sendiri.

Masalah Pengelolaan Air Tanah

Dalam pengaturannya, penetapan hak guna air dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha. Penyediaan air untuk kategori ini merupakan prioritas utama dibandingkan penyediaan untuk kebutuhan lainnya. Pengaturan hak atas air untuk kategori ini disebut dengan hak guna pakai air.

Sedangkan kategori kedua adalah hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, seperti Perusahaan Daerah Air Minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya; pemanfaatan potensinya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air dan olahraga arung jeram; maupun penggunaan air untuk bahan pembantu proses produksi seperti air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) dan air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Pengaturan hak atas air untuk kategori ini disebut dengan hak guna usaha air.

Dalam melaksanakan hak guna usaha air tersebut, setiap pelaku usaha wajib menggunakan air sesuai dengan sistem drainase dan sistem amdal, sebagaimana rambu-rambu yang diatur dalam norma, standar, pedoman dan manual yang telah ditetapkan. Pengusahaan sumber daya air ini juga wajib mendapatkan perizinan dari Pemerintah setelah melalui rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik. Syarat ini menjadi penting agar dapat meminimalisir konflik sosial dan konflik kepentingan di kemudian hari.

Berbeda dengan lahan yang bersifat statik, air dan sumber daya air bersifat dinamis. Hal ini menyebabkan pengambilan air tanah yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas bagi lingkungan sosial dan ekologis di sekitarnya.

Bahkan di beberapa daerah telah terjadi penurunan permukaan tanah, pencemaran sungai, hingga pencemaran air laut akibat limbah pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Jika kerusakan ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar seperti kelangkaan air, kerusakan bangunan, terganggunya kegiatan industri, hingga ancaman krisis pangan akibat rusaknya hasil pertanian serta rendahnya hasil perikanan dan peternakan.

Misi Penyelamatan

Dalam rangka menyelaraskan kepentingan pembangunan, penyelamatan lingkungan, serta mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat, maka diperlukan konsep serta regulasi pengelolaan sumber daya air yang integral dan menyeluruh serta mencakup semua wilayah tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya..

Sebagaimana tercantum dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air dan akuifer, yang mencakup di dalamnya 15 wilayah cekungan air tanah se Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk di dalamnya mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

Salah satu konsep pengelolaan air tanah yang perlu menjadi perhatian adalah optimalisasi konservasi air tanah, yang pada prinsipnya merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan air tanah melalui perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, pencegahan penurunan kuantitas air tanah dan pemantauan air tanah. Terutama dalam hal pengawetan air tanah, perlu terus dioptimalkan pembatasan, penghematan bahkan pengurangan pemakaian air tanah dan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Air tanah harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, berwawasan lingkungan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai pihak yang merasakan dampak langsung pengelolaan air tanah ini, masyarakat juga perlu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Tentunya seluruh konsep pengelolaan air tanah ini perlu didukung penuh dalam aspek penegakan hukum oleh aparat Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara tegas dan konsisten wajib mengawal setiap proses pembinaan, pengawasan serta penjatuhan sanksi kepada seluruh pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam rangka menyelamatkan air tanah dari eksploitasi yang berlebihan, sehingga dapat menjamin ketersediaan air tanah di masa yang akan datang. Wallahua’lam.

* Tulisan pernah dimuat dalam Koran Radar Bandung edisi Minggu, 27 Mei 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: