“DAGELAN” WAKIL MENTERI

10 Sep

OLEH : DRS. H. ANWAR YASIN
(Anggota DPRD Jawa Barat)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagelan diterjemahkan sebagai lawakan atau pertunjukan jenaka. Dan nampaknya kata tersebut cukup lekat dengan kondisi perpolitikan kita pada saat ini. Salah satu dagelan yang sempat ramai dibicarakan khalayak adalah mengenai Wakil Menteri atau biasa disingkat dengan “Wamen”.

Awalnya, pengangkatan Wakil Menteri didasari oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri pada departemen yang dianggap memerlukan posisi itu. Namun dalam perkembangannya, posisi Wakil Menteri malah menuai polemik di masyarakat. Sebagian pihak menilai posisi Wakil Menteri sebagai upaya politisasi terhadap pegawai negeri dengan cara bagi-bagi jabatan, praktik “politik dagang sapi”, pemborosan anggaran,  bahkan cenderung pemaksaan terhadap Pasal 17 UUD 1945.

Pada Pasal 17 UUD 1945 yang merupakan Bab mengenai Kementerian Negara itu, tidak menyebutkan posisi Wakil Menteri dari mulai ayat 1 hingga ayat 3. Pasal tersebut hanya mencantumkan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri – Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta setiap Menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Maka, dalam gugatan bernomor perkara 79/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diminta untuk melakukan uji materi atas Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dijadikan sebagai landasan pengangkatan Wakil Menteri. Bunyi pasal yang dimaksud yaitu : “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Dalam persidangan, ahli berpendapat bahwa pengangkatan Wakil Menteri ditujukan untuk membantu tugas Menteri yang kompleks. Sedangkan yang kontrak, pengangkatan Wakil Menteri hanya memboroskan keuangan negara dan hanya merupakan bagi-bagi jabatan. Hal ini dikarenakan pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh Sekretaris Jenderal dan atau Direktur Jenderal sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008. Kalaupun diperlukan, hanya di tiga Kementerian saja yang dinilai perlu Wakil Menteri, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi akhirnya menghapuskan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi penjelasan Pasal 10 tersebut yaitu : “Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.”

Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet, dinilai Mahkamah Konstitusi, tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan organisasi Kementerian terdiri dari atas unsur pimpinan yaitu Menteri, pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Jenderal, serta pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Jenderal.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengacaukan sistem pengangkatan Wakil Menteri. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri inkonstitusional, namun posisi Wakil Menterinya tetap konstitusional.

Dagelan

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, meski jabatan Wakil Menteri itu sendiri konstitusional, namun banyak kalangan mempertanyakan urgensi jabatan Wakil Menteri. Perihal yang menjadi dagelan, seorang Menteri pada dasarnya telah dilengkapi dengan Sekretaris Jenderal dan sejumlah Direktur Jenderal sebagai pelaksana tugas pokok. Maka keberadaan Wakil Menteri dianggap mubazir karena setiap  pekerjaan dan tugas telah ditangani pejabat karir di setiap Kementerian.

Adapun alasan pembenar yang dilontarkan dalam hal pengangkatan Wakil Menteri adalah adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Beban kerja maksudnya volume dan jenis pekerjaan yang melampaui batas kemampuan seorang Menteri untuk menanganinya.

Namun jika beban kerja tersebut tidak terlampau berat dan tidak memerlukan penanganan khusus, maka sebaiknya lebih dioptimalkan pada pertimbangan kinerja dan kapasitas Menteri itu sendiri. Jika Menteri tersebut memang tidak mampu dan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, maka sebaiknya Presiden bersikap tegas dengan mengganti Menteri yang bersangkutan. Menteri yang diangkat dan atau diberhentikan oleh Presiden hendaknya merupakan hasil penilaian rekam jejak, profesionalisme serta prestasi yang pernah dicapai, bukan semata-mata dagelan kepentingan politik, balas budi maupun subjektifitas semata.

Selain masalah kapasitas dan profesionalisme, pengangkatan Wakil Menteri juga harus didasarkan pada pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan. Karena ketika berbagi tugas dengan Menteri, sebaiknya Wakil Menteri memiliki tugas ke dalam daripada ke luar Kementerian. Koordinasi dengan para Direktur Jenderal, Inspektorat serta Badan dan atau Pusat yang ada di bawahnya harus menjadi prioritas pekerjaan.

Karena meskipun Wakil Menteri diangkat oleh Presiden, namun Wakil Menteri adalah Pembantu Menteri dengan tugas lebih spesifik internal dan fungsi administratif Kementerian. Tugas dan fungsi Wakil Menteri ini harus diatur secara tegas dan terperinci, karena jika tidak maka dikhawatirkan rawan terhadap penyimpangan yang akan berdampak buruk bagi Kementerian yang bersangkutan.

Akhir kata, semoga dagelan Wakil Menteri ini segera berakhir, karena masih banyak pekerjaan rumah yang menumpuk untuk segera diselesaikan oleh Presiden beserta segenap jajarannya. Jangan sampai dagelan ini semakin jenaka karena Presiden hanya mengganti Peraturan Presiden yang lama dengan Peraturan Presiden baru yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Arahan dari Presiden untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, harus dimaknai sebagai sebuah pelecut bagi para Menteri untuk bekerja lebih optimal tanpa harus dimanja dengan fasilitas Wakil Menteri. Wallahua’lam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: