POLITISI “DAUR ULANG”

10 Sep

OLEH : DRS. H. ANWAR YASIN

(Anggota F-PKS DPRD Jawa Barat)

Dalam ensiklopedia bebas, daur ulang didefinisikan sebagai proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah atau bahan bekas yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Maka secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah atau bahan bekas, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi.

Yang menarik, ternyata konsep daur ulang ini tidak hanya melekat pada bahan bekas seperti kertas dan plastik saja, tapi juga seolah memiliki korelasi dan analogi dengan realitas perpolitikan negeri ini. Sebagian pelaku politik atau yang akrab disebut dengan politisi juga nampaknya memiliki kemiripan karakteristik dengan konsep daur ulang ini.

Tuntutan arus besar demokrasi tidak lantas dapat dihadapi dengan baik oleh sebagian politisi. Polemik budaya transaksional menyebabkan demokrasi menjadi sistem yang sangat mahal. Tidak heran sebagian politisi lantas menghalalkan berbagai macam cara agar dapat merealisasikan kepentingan dan ambisinya untuk memeroleh jabatan strategis, baik di internal Partai Politik, lembaga legislatif, bahkan jabatan strategis pemerintahan seperti Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati.

Cara yang digunakan pun cukup beragam, mulai dari kontrak politik, deal bagi-bagi jabatan, balas budi kasih proyek, bahkan hingga bersikap pragmatis realis dengan berpindah rumah dari satu partai ke partai lainnya. Strategi terakhir inilah yang mirip dengan konsep daur ulang sebagaimana disebutkan di awal.

Politisi “daur ulang” akan cenderung bersikap pragmatis realis dalam berpolitik. Pada dasarnya sikap ini merupakan hal yang wajar dalam mekanisme bertahan hidup dan aktualisasi diri. Jika rumah yang lama dianggap tidak lagi strategis dan kehilangan potensi dalam mewujudkan kepentingannya, maka politisi “daur ulang” akan dengan mudah berpindah ke rumah lain yang lebih menguntungkan atau bahkan membangun rumah baru.

Namun meskipun berpindah rumah, pada dasarnya politisi “daur ulang” ini masih tetap membawa noda baju lamanya. Sikap pragmatis, lemahnya loyalitas dan idealisme, serta frame berpikir yang instan merupakan sebagian noda baju lama yang dikhawatirkan dapat menularkan keburukan di rumah barunya nanti. Begitupun janji serta komitmen dari politisi “daur ulang” ini tidak sepenuhnya dapat dipercayai, karena track record nya di masa lalu telah menjadi catatan penting yang dapat dengan mudah diulanginya suatu saat nanti.

Optimalisasi “Daur Ulang”

Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, politisi “daur ulang” ini juga memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan dibandingkan politisi organik yang masih baru dan original. Perjalanannya dalam bertahan hidup di dunia politik memberikannya keunggulan dalam pengalaman, kapasitas, serta kemapanan dalam hal finansial dan jaringan. Begitupun dalam hal komunikasi, politisi “daur ulang” ini lebih piawai dan supel dalam berinteraksi dengan siapapun.

Sebagaimana konsep daur ulang, dengan rekayasa teknologi dan kreatifitas, bahan bekas yang semula tidak berharga dapat berubah menjadi bahan baru yang memiliki nilai tambah. Dalam sistem politik, lembaga yang paling tepat untuk dijadikan dapur daur ulang ini adalah partai politik.

Partai Politik perlu memiliki sistem kaderisasi yang baik serta mekanisme organisasi yang rapih dan disiplin. Hal ini menjadi penting agar Partai Politik dapat menyortir dan membersihkan noda serta kotoran yang melekat di baju politisi “daur ulang”. Jika proses daur ulang ini berhasil dijalankan dengan baik, maka politisi “daur ulang” ini akan memiliki nilai tambah tersendiri yang tentunya menguntungkan bagi rumah barunya.

Hal ini sejalan dengan pesan dari Rasulullah yang mengatakan “Barangsiapa yang terbaik di masa jahiliyahnya, maka ia akan menjadi yang terbaik di masa Islamnya”. Pesan ini tentu tidak boleh ditafsirkan dengan mudah dan instan. Politisi “daur ulang” tidak cukup hanya dengan berpindah rumah dan membersihkan noda di baju. Ia perlu melakukan taubat berupa perbaikan kinerja serta perubahan dalam hal pemahaman berorganisasi dan berpolitik. Jangan sampai seorang politisi “daur ulang” mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Sebagai contoh, bahan daur ulang yang telah melalui proses kimiawi, tidak boleh digunakan untuk mengemas beberapa jenis makanan atau minuman, karena dikhawatirkan dapat mengkontaminasi makanan tersebut. Oleh karena itu, seorang politisi “daur ulang” hendaknya untuk sementara waktu dihindarkan dari posisi atau jabatan strategis yang dapat berpotensi untuk disalahgunakan atau merangsang kembali kebiasaan buruknya. Wallahua’lam.

Satu Tanggapan to “POLITISI “DAUR ULANG””

  1. mastari 17/09/2012 pada 7:31 PM #

    banyak memang politisi karbitan, yg hanya memanfaatkan jabatan dan uang sebagai pekerjaan bukan untuk pengabdian…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: