JALAN BERLIKU PROVINSI CIREBON

15 Okt

Oleh : Drs. H. Anwar Yasin

(Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Dapil Cirebon Indramayu)

Selasa 9 Oktober 2012, Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat. Surat permohonan tersebut terkait desakan P3C agar Gubernur segera menerbitkan nota pengantar pembentukan Provinsi Cirebon.

Dalam surat tersebut, P3C memberikan batas waktu hingga tanggal 15 Oktober 2012 kepada Gubernur untuk menerbitkan nota pengantar. Apabila sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 nota pengantar belum juga diterbitkan, maka P3C menyatakan bahwa masyarakat Ciayumajakuning tidak akan turut serta untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2013 nanti.

Syarat Pembentukan Daerah

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah baru adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan secara lebih rinci, mekanisme pembentukan daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Berkaitan dengan rencana pembentukan Provinsi Cirebon, maka daerah Kota Kabupaten yang rencananya akan digabungkan ke dalamnya antara lain : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (biasa disingkat Ciayumajakuning).

Karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menjalankan fungsi otonomi daerah, maka rencana pembentukan daerah berupa pemekaran provinsi harus memenuhi beberapa syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 78 Tahun 2007, dimuat secara rinci mengenai syarat administratif untuk pembentukan daerah pada tingkat provinsi. Syarat tersebut meliputi : a) Keputusan masing-masing DPRD Kabupaten/Kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; b) Keputusan Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan bersama Bupati/Walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; c) Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; d) Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan e) Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Mengenai syarat teknis pembentukan daerah, diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 78 Tahun 2007 yang meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seluruh faktor persyaratan teknis tersebut dinilai berdasarkan hasil tim kajian daerah yang dibentuk oleh Kepala daerah. Tim ini bertugas untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis, yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri.

Sedangkan mengenai syarat fisik, pembentukan provinsi baru harus meliputi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk pembentukan provinsi, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Tahapan Pembentukan Daerah

Berkaitan dengan tata cara pembentukan daerah provinsi, berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 78 Tahun 2007 dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan, atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi, atau Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan.

Aspirasi sebagian besar masyarakat tersebut, kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, PP Nomor 78 Tahun 2007 juga mengatur bahwa Bupati/Walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi pembentukan daerah berdasarkan hasil tim kajian daerah.

Keputusan masing-masing Bupati/Walikota tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/ Walikota. Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi.

Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD Provinsi, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan hasil kajian daerah, peta wilayah calon provinsi, Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/ Walikota, serta Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur.

Sebuah Ekspektasi

Maka, berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 78 Tahun 2007 yang mengatur secara rinci mengenai tahapan pembentukan daerah tersebut, P3C tidak lantas dapat begitu saja mendesak Gubernur untuk menerbitkan nota pengantar pembentukan Provinsi Cirebon. Apalagi sampai menggunakan ancaman untuk memboikot Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 nanti. Karena hal ini justru akan semakin merugikan masyarakat yang akan menggunakan hak politiknya dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa sesuai arahan hasil audiensi dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, P3C diminta untuk melengkapi terlebih dahulu segala persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur oleh PP Nomor 78 Tahun 2007. Misalnya pemenuhan persyaratan adanya Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, yang akan menjadi bagian dari Provinsi Cirebon. Jika persyaratan ini belum terpenuhi, maka sulit bagi Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembahasan usulan persetujuan pembentukan Provinsi Cirebon.

Sebagai penutup, kita semua yakin bahwa setiap rencana pemekaran atau pembentukan daerah baru, merupakan harapan asasi yang berasal dari aspirasi masyarakat. Harapan ini tentu demi terwujudnya pemerataan pembangunan, keadilan sosial, semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta ekspektasi kebaikan lainnya. Oleh karena itu, setiap niat dan tujuan yang baik, tentu harus diikuti pula dengan cara dan pelaksanaan proses yang baik pula. Wallahua’lam.***

8 Tanggapan to “JALAN BERLIKU PROVINSI CIREBON”

  1. Musa 15/10/2012 pada 10:43 PM #

    Assalamu’alaikum, Mohon Maaf Yth. Pak Anwar Yasin dari PKS kalau tidak salah. Apa yang bapak sampaikan boleh jadi benar, … namun menjadi bias manakala Kebenaran untuk jalan Kemakmuran bagi Rakyat harus tersendat Kaku karena aturan main yang bapak usung. Jadi ada Kronologisnya yang pernah saya lihat dipemberitaan terkait Pernyataan Kampanye Cagub Ahmad Heryawan dahulu terhadap Wali Rakyat Ciayumajakuning untuk Provinsi Cirebon. Kalau bapak berkenan silahkan hitung matematis sederhana saja, misalnya dari Gas Alam data Biro Administrasi dan Perekonomian Jabar 2011, … entah saya salah hitung ya mohon maaf, ternyata 89% itulah Kontribusi Gas Alam Ciayumajakuning ke Jabar. Jadi Kebenaran itu mutlak mau disuarakan atau tidak tergantung Jiwa, bukan Kelompok/Partai. Permasalahannya, Masyarakat Ciayumajakuning tidak semuanya Cerdas, … Kalau Rakyat tidak Cerdas, apakah lalu Kebenaran itu adalah Mutlak Suara Rakyat ditelan mentah2? … Saya kira bapak lebih mengerti, .. situasi bapak sendiri sebagai mahluk individu dan mahluk sosial ciptanNya, yang mana Kebenaran itu sendiri adalah aturan lain yang lebih benar adanya, … inilah Dinamika, bukan Stagnasi Kekauan … Kepentingan berlapis Kepentingan. Mohon Maaf, Semoga bermanfaat. Wassalam, …

    • Yatsin 17/10/2012 pada 2:58 AM #

      Assalamu’alaikum Kyai minta diedit seh, kitae lg kesel ning aherbleweh lagan anwar boris yatsin :

      Kewujudan bandar ini tidak lepas dari sejarah Kesultanan Cirebon pada abad ke 15, kemudian pada masa kolonial Hindia-Belanda, pada tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheribon dengan luas 1,100 Hektar dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Dan Sejak dibentuknya Gemeente Bandung, Tahun 1906 ketika pertama dibentuk Gemeente, luas wilayahnya hanya 1.922 hektar dengan jumlah penduduk 38.403 jiwa.

      Nah pada tahun 1906, Kepadatan Penduduk Bandung 19,2/ha dan Cirebon 18.2/ha sarua rame gede na Ceu’

      Sekarang jauuuuuuuuuuh berbeda, Bandung SDM Ramai lengkap dengan 11 PTN dan ternyata 68% Dari SDA nya Ciayumajakuning yang cuman IAIN. Padahal SDM dibangun karena ada fasilitas, fasilitas karena ada modal yaitu SDA dari Lemah Cai maneh, kaharti teu TONG!!! Kuduna mah nu sd bisa lulus smp, nu smp lulus sma nu sma bisa kuliah, halah Tong kumaha ieu???

      Bayangkan Bila Kue itu Utuh, meski 60% sj kemudian dibagi 5 Wilayah. Tiap Wilayah mendapat 12%
      Sementara ikut Jabar, 100% dibagi 26 Wilayah. Tiap Wilayah mendapatkan 3,8%
      Dan Jabar tanpa Ciayumajakuning adalah 40% dibagi 26. Tiap Wilayah 1,5%

      Gk Kasihan tah ama anak cucu Kuliah Ke PTN Bagus bolak balik Bandung ongkos tinggi cape iya???? Atau jadi perantauan duit abis bli bisa ngumpul sadulur sadulur kurang duit bae???? Atau kudu kaditu kadieu milu test CPNS departemen provinsi?? Halah leyiur pisan … Eta Kota Cirebon sakitu deukeut na ampun teu katingali teu ka dangu kuceuli sampe teu kapikiran, duuuh atuh ala ieu :((. Matur Nuwun yach

      • Yoyi 17/10/2012 pada 3:05 AM #

        Betu2 …🙂

  2. Fatimah 21/10/2012 pada 3:15 AM #

    ini pak saya temukan, ada itu nama bapak :
    ISI SURAT PERNYATAAN
    Sekadar mengingatkan, Heryawan bersama bersama wakilnya Dede Yusuf pernah menandatangani surat Pernyataan Dukungan Terhadap Pembentukan Provinsi Cirebon. Dalam surat tertanggal 6 April 2009 tersebut tertulis:
    Dari Lubuk hati kami yang paling dalam, serta mengharap ridho Allah SWT, dalam rangka memenuhi dan merespons aspirasi masyarakat wilayah III Cirebon untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera, maka kami, H Ahmad Heryawan Lc, calon gubernur Jawa Barat, H Dede Yusuf calon wakil gubernur Jawa Barat menyetujui dan mendukung dengan sungguh-sungguh upaya dan ikhtiar semua komponen masyarakat untuk membentuk Provinsi Cirebon serta berkomitmen untuk; 1. Membuat Kebijakan yang mendukung pembentukan Provinsi Cirebon, 2. Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi Cirebon.
    Terdapat 16 saksi yang ikut menandatangi surat pernyataan tersebut. Di antaranya adalah Ketua Forum Rakyat Indramayu Drs H Anwar Yasin, Ketua Presidium P4C Drs Nana Sudiana, Ketua Forum Rakyat Kuningan Ir H Arif Sarifudin, Ketua Forum Rakyat Majalengka H Apip Iping April, dan Ketua Forum Rakyat Cirebon KRMPH Gumelar Ade

  3. anwaryasin 02/11/2012 pada 3:54 PM #

    iya terima kasih atas saran dan kritiknya..Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dan Anggota DPRD Jawa Barat, pada dasarnya menyetujui rencana pembentukan Provinsi Cirebon..dengan catatan bahwa seluruh persyaratan administratif yang dibutuhkan telah terpenuhi..terutama aspirasi dan persyaratan dari tingkat kota dan kabupaten sekitar (Ciayumajakuning)..ternyata hingga saat ini masih ada kabupaten yang belum menyetujui sepenuhnya rencana pembentukan Provinsi Cirebon..sehingga menghambat proses pengajuan serta kajian di tingkat provinsi untuk diajukan ke pemerintah pusat..

  4. Jaka 11/11/2012 pada 3:14 AM #

    Bismillah, … mhn maaf pak, ya jadi kira2 begini pak, pak sutrisno sbg wakil dprd majalengka dulu, dia pro pembentukkan provinsi cirebon, begitu jadi bupati, dia mati2an kontra pembentukkan provinsi cirebon, nah … alasan perubahan pernyataan beliau yaitu karena jabar mau bikin Bandara international di majalengka, … nah lagi, jika Kang aher -jabar tulus tentunya ada masukkan ke pak sutrisno selaku bupati agar mendukung pembentukkan procir, dan pembuatan bandara layaknya dilanjutkan procir, toh msh NKRI pake biaya pusat juga dll. ,,, sampe2 ada yang bilang kami bayar pajak, memangya siapa seh yang gk make biaya pusat??? … eh malah yang ada majalengka klo pisah dr jabar tr bandaranya gk jadi dibangun, … itu pak yang berkembang di masyarakat jadi konflik dingin rakyat …. Jadi saya melihatnya seperti Guyonan gitu pak, … akhirnya saya dan penduduk kampung saya jadi sungkan mencari figur, karena bingung ya itu tadi guyonan, … padahal logikanya jelas semakin sempit ya semakin fokus semakin .. matur kesuwun pak semoga sukses selalau …

    • anwaryasin 02/01/2013 pada 2:05 PM #

      pada dasarnya Gubernur dan DPRD Jawa Barat tidak keberatan dengan pendirian Provinsi Cirebon, selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..tantangannya adalah bagaimana caranya agar pihak-pihak yang menghendaki berdirinya Provinsi Cirebon ini melengkapi persyaratan adminstratif sesuai mekanisme yang berlaku..serta berusaha meyakinkan sebaik mungkin kepada berbagai pihak dan masyarakat dengan informasi yang baik, jujur dan transparan, tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi..

  5. dudi 22/12/2012 pada 11:19 AM #

    jangan hanya di perbincangakan….cobalah bersatu dan fokus terhadap tujuan…..
    jalanan politik terjal biasa menjadi hambatan…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: