PEMANDANGAN UMUM F-PKS DPRD PROV JAWA BARAT

19 Nov

TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012

 

 Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada Rapat Paripurna sebelumnya Sdr. Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar dalam penyampaian 12 (dua belas) Raperda Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan Hukum Daerah merupakan bagian dari Sistem Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan perudang-undangan, Daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pelaksanaan program pembangunan hukum daerah diharapkan mampu menggambarkan hasil-hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok atau golongan tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas telah ditetapkannya 105 Peraturan Daerah selama kurun waktu 2008 sampai sekarang. Ini bukti kinerja di bidang legislasi yang positif di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan hal ini bisa terus dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan, meskipun kita ketahui bahwa ukuran kinerja legislasi bukan hanya dilihat dari kuantitas atau jumlah perda, tetapi juga dalam aspek kualitas dan terutama sejauhmana efektifitas implementasi serta kemanfaatannya bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Sidang paripurna yang kami hormati,

Terhadap Raperda Pengelolaan Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menurut hemat kami perlu dilakukan Focus Group Discussion dengan pihak-pihak yang terkait, bukan hanya dengan owner perusahaan, asosiasi, juga dengan perwakilan tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan, untuk mendapatkan hasil evaluasi dan masukan strategis dalam implementasinya nanti. Kita ingin memastikan pihak perusahaan memahami dan mematuhi pelaksanaan berbagai standar internasional khususnya di bidang ketenagakerjaan, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, kedermawanan untuk masyarakat, pelibatan staf/karyawan, dan berbagai aktifitas pemberdayaan masyarakat. Di atas segalanya adalah paradigma bahwa program CSR ini bukanlah sekedar sukarela, melainkan sebuah kewajiban kepada masyarakat, dengan memperhatikan komitmen dan etika bisnis yang baik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai aktifitas perusahaan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal. Kita juga harus memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pemerintah Provinsi juga harus mengkaji  lagi agar program yang disusun perusahaan ikut mendukung, sinergi, dan harmoni dengan rancangan kebijakan program kita, dan jangan sampai ada tumpang tindih atau bahkan pengalihan tanggung jawab antara satu sama yang lain.

Beberapa hal yang perlu kita rumuskan dalam raperda ini antara lain adalah tentang: Kriteria perusahaan yang digolongkan mempunyai usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, mekanisme sumberdana, besarnya alokasi anggaran, pengawas pelaksanaan, hingga sanksi.

Terhadap Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT Jamkrida Jabar merupakan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) sebagai implementasi program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

PT Jamkrida Jabar kita dirikan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi khususnya Koperasi dan UMKM. Ini merupakan bentuk perhatian yang besar dan political will kita membantu pelaku KUMKM di Jawa Barat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini KUMKM mengalami sejumlah persoalan dasar yakni terbatasnya akses permodalan, feasibility, kesulitan melengkapi sejumlah persyaratan yang ditentukan perbankan (tidak bankable), hingga tidak adanya agunan atau jaminan. Selama ini persyaratan perbankan menetapkan jaminan sekitar 250% kepada KUMKM untuk memperoleh kreditnya. Maka Raperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang membantu pelaku KUMKM agar bisa meningkatkan produktifitasnya, menyerap tenaga kerja, memiliki daya saing positif, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, Raperda ini harus memuat sejumlah persyaratan dasar kepada KUMKM guna membina mereka terbiasa dengan standar organisasi yang baik dan optimal tanpa tanpa prosedur yang menyulitkan, aspek-aspek pembinaan yang merupakan kewajiban kita, serta metoda pengawasan yang baik. Selanjutnya, setelah melalui diskusi terbatas dengan pelaku KUMKM, diharapkan semua masukan dapat menjadi pelengkap payung hukum yang akan kita susun ini.

Demikian juga dengan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Agro Jabar. Raperda ini ditujukan untuk optimalisasi pengelolaan aset Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mengembangkan investasi Daerah, yang pada akhirnya membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi haruslah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu kami mendukung penyusunan Raperda ini setelah kita melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Agro Jabar ini.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Raperda tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintahan Provinsi Jawa Barat disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik dan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Pembinaan kinerja dan disiplin PNS dilaksanakan dalam upaya mencetak sosok PNS yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu kami berpendapat regulasi ini tidak cukup hanya diatur oleh Paraturan Gubernur saja.

Muatan dari Raperda ini diharapkan menjadi pemacu positif bagi PNS kita dalam menemukan performance yang optimal, aturan-aturan yang preventif, menyeimbangkan sistem reward dan punishment, sehingga menghasilkan motivasi kerja, utamanya dalam hal meningkatkan pelayanan publik.

Raperda tentang Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksudkan antara lain untuk meminimalisir kerugian Daerah akibat kelalaian pengelolaan kekayaan Daerah. Payung hukum ini diharapkan mampu mendorong pihak pengelola kekayaan Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Keuangan Daerah” adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. Sedangkan “barang Daerah” adalah semua kekayaan Daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak…dst.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Pengelolaan kawasan lindung dewasa ini menjadi sorotan penting disebabkan rusaknya beberapa kawasan lindung kita. Dampak pengelolaan kawasan lindung yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional akan menjadi bom waktu yang tidak bisa dihitung secara materiil. Untuk itulah diperlukan Raperda tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kami berharap raperda ini memuat pedoman dan sanksi bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab, perumusan kebijakan teknis yang integral, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kawasan lindung ini.  Disamping itu juga mengatur tentang jaminan hukum kepada setiap orang yang berada pada akses pengelolaan kawasan lindung pada khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Kewajiban sosialisasi juga penting diatur dalam rangka melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat terkait.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Keberadaan industri yang berkembang pesat tidak hanya memiliki dampak positif bagi Daerah, tetapi juga memiliki potensi dampak negatif berupa bertambahnya volume limbah industri, khususnya yang bisa merusak lingkungan yang berpengaruh pada makhluk hidup.

Raperda ini kita harapkan mampu mendefenisikan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam mengelola limbah B3, dan juga mengatur pengelolaan limbah tersebut sehingga dapat mengantisipasi permasalahan Daerah. Pihak-pihak industri maupun masyarakat umum harus bisa diberi pemahaman tentang limbah-limbah yang dilarang, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan.

Selama ini kita mengalami kendala dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah proses produksi dan rumah tangga dari bahan kimia. Padahal sudah berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mengendalikan pencemaram ini, namun hasilnya belum optimal.
Kami memandang dalam melakukan pengelolaan limbah harus dilakukan secara terpusat dan terintegrasi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu raperda ini juga harus memuat upaya-upaya preventif dimulai dari memaksimalkan instrumen pengawasan dan perizinan industri, hingga upaya regresif berupa sanksi dan penegakan hukum yang jelas dan tegas, baik yang sudah maupun yang diprediksi akan terjadi.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Raperda tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat menjadi penting karena data memiliki nilai strategis bagi mutu pembangunan dan daya saing Daerah. Apalagi kita ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota masih ada yang belum memiliki sistem data yang terkelola dengan baik dan terintegrasi dengan sistem lainnya. Tuntutan pembangunan kedepan mengharuskan perubahan paradigma yang menempatkan data sebagai aset pembangunan daerah.

Selain itu, masalah berikutnya adalah kesiapan sumber daya manusia yang terbiasa bekerja dengan sistem data yang baik. Oleh karena itu, point ini penting untuk kita masukkan dalam payung hukum ini. Secanggih apapun sistem data yang kita bangun, dan sebaik apapun payung hukum yang kita susun, menjadi kurang berarti jika sumber daya manusia kita tidak memiliki pemahaman dan skill yang baik.

Hal-hal yang mengatur sinergitas data, baik secara vertikal maupun horizontal haruslah diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang baik dengan seluruh pemerintah kota dan kabupaten. Masalah akurasi dan kualitas data ini harus menjadi basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan. Demikian juga dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat haruslah diatur dengan baik, disamping pemilihan dan pemilahan data yang bisa dipublish.

Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting sebagai dasar bagi pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang sangat kaya dan bervariasi ini di Jawa Barat. Kita berharap agar dengan pengelolaan yang baik maka dapat meningkatkan daya saing dan kesadaran baru dalam memanfaatkan ternak dan hewan ini.

Kebijakan penyelenggaran peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Kami sependapat dengan saudara Gubernur bahwa Provinsi Jawa Barat  memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar berupa sumberdaya hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengaturan ini harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Sama dengan beberapa raperda lain, dalam penyusunan raperda ini kami harapkan kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari pelaku praktis maupun pihak asosiasi agar raperda ini memenuhi persyaratan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya dan agar menghasilkan raperda yang implementatif. Demikian juga dalam aspek pengawasan, agar tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terganggu lingkungannya, sehingga terjadi keserasian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Dalam perjalanan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan mengalami hambatan yaitu perbedaan objek pembatasan yang diatur dalam Perda No.3 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan dan terjadinya disharmonisasi dengan Peraturan Daerah Kota dan Kabupaten.  Oleh karena itu dilakukan perubahan Perda tersebut. Kami memandang penyusunan raperda ini harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan mengidentifikasi seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan dan dalam pembahasannya melibatkan seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten sehingga tidak terjadi lagi dilakukan perubahan Perda dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Kita bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diantaranya mengatur rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Namun demikian dirasa perlu melengkapi dan menambahkan beberapa hal terhadap regulasi yang ada, termasuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Sebagaimana kita ketahui, peredaran zat-zat ini semakin mengkhawatirkan yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Upaya mengatasi masalah ini haruslah kita mulai dari hulunya, bukan hanya masalah di hilirnya. Oleh karena itu kami mengusulkan agar Raperda ini diubah judulnya menjadi Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Sedangkan masalah rehabilitasi sosial merupakan bagian dari Raperda ini. Bila diperlukan, hal-hal yang sifatnya teknis perlu dipertimbangkan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur.

Kami berharap raperda ini memuat dengan jelas tindakan-tindakan preventif yang harus kita lakukan, semisal sosialisasi atau bahkan kewajiban lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga lain untuk mendidik, membina, dan mengawasi peredaran zat-zat terlarang ini.

 

PENUTUP

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, semoga pokok-pokok fikiran yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

 

Billahit taufik walhidayah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

 

  Ketua,

 

 

 

(Ir. H. Imam Budi Hartono)

 

 

 

 

 

     

 

 

Satu Tanggapan to “PEMANDANGAN UMUM F-PKS DPRD PROV JAWA BARAT”

  1. dudi 22/12/2012 pada 11:16 AM #

    materinya sangat bagus………
    entah di lapangan…..
    entah di jalanan,,,,,
    entah di rintangan…..
    entah di ruangan,,….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: