Pemberangusan kebebasan berserikat dalam RUU Ormas.

12 Apr

Dalam beberapa tahun kebelakang kerusuhan dan pengerusakan fasilitas umum oleh organisasi masyarakat (ormas) semakin meningkat, entah konflik secara horizontal antara ormas atau konflik ormas dengan aparat, masyarakat resah, desakan untuk menghukum ormas yang dituding sebagai biang kerusuhan sering terlontar, belum lagi ormas yang ditengarai sering mendapatkan bantuan asing dan memberikan bantuan pada asing yang tentu saja patut diduga dengan kompensasi tertentu.

Lebih jauh lagi sering kita melihat ormas menjadi alat politik dan kepentingan segelintir orang, bukan rahasia lagi bahwa konflik yang melibatkan ormas itu sering ditengarai bernuansa ekonomi seperti memperebutkan lahan parkir, pengaman lahan lahan proyek, bahkan sampai pada tahap pengamanan tempat tempat hiburan, belum lagi ormas yang melakukan kekerasan dengan alasan ideologis.

Setelah tahun 1997 saat reformasi menjadi era kebebasan bagi ormas. Berbagai ormas muncul dalam jumlah yang tak terbendung. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, hingga akhir Desember 2011 diperkirakan terdapat 65.577 organisasi kemasyarakatan tersebar di Indonesia, dengan beragamnya ideologi yang mendasari berdirinya ormas tersebut, kita bisa memiliki gambaran betapa besar potensi konflik yang akan terjadi di kemudian hari.

Regulasi Negara menjadi penting, rezim orde baru mengeluarkan regulasi berupa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun belakangan sebagian pihak menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, kemudian kalangan aktivis terbelah, ada yang sepakat untuk melakukan penggantian oleh Undang Undang yang baru sebagian lagi menolak sama sekali diatur oleh Undang Undang.

Penulis sendiri berpendapat tidak mungkin optimalisasi ormas sebagai media pembangunan bangsa sama sekali tidak diatur dalam peraturan, namun demikian masyarakat harus mengkritis pertama; bagaimana mekanisme pemerintah menetapkan unsur-unsur pelanggaran sehingga dapat diketahui secara pasti pelanggaran yang terjadi itu di sebabkan oleh oknum ormas atau secara institusi, Kedua; jenis sanksi apa yang tepat dijadukan bila pelanggaran terbutki dilakukan oleh ormas sebagai institusi agar sangsi terseburt tidak bertentangan degnan asas kebebasan berserikat yang dilindungi oleh undang undang.

*                                  *                                  *

Hal pertama yang harus kita akui adalah berserikat itu hak yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45), yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Konsekuensi sederhana atas pelaksana hak tersebut melahirkan kemunculan organisasi masyarakat (ormas) sebagai wadah berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga pada pokoknya berserikat itu adalah hak asasi manusia yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun hak berserikat tersebut tidak boleh dijadikan alat untuk melawan dan melanggar hukum yang ada, dalam konteks itulah pemerintah pusat sedang mengajukan Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (RUU ORMAS) untuk menggantikan peraturan sejenis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS 8/85) yang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi.

Bila kita melakukan komparasi antara kedunya, perlu kita akui ada banyak kemajuan dalam RUU ORMAS ketimbang peraturan pendahulunya UU ORMAS 8/85, dalam UU ORMAS 8/85  dapat kita lihat bagaimana pemerintah bisa melakukan intervensi dengan leluasa pada organisasi masyarakat melalui pasal tentang pembinaan, terkait dengan itu ada dua catatan penting yang harus kita perhatikan pertama; dalam peraturan yang lama pembinaan tidak diatur secara detail dan baru dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga bentuk pembinaannya dapat berubahu ubah tanpa pemantauan legeslatif. Kedua; konotasi dari frasa pembinaan cendrung merendahkan organisasi masyarakat yang terkesan tidak mampu mengetahui batasan salah dan benar, terlebih bila kita kaitkan penggunaan frasa “pembinaan” dengan istilah sistem peradilan pidana berkaitan dengan  penghuni lembaga pemasyarakan yang lazim disebut sebagai warga binaan.

Sedangkan dalam RUU ORMAS frasa “pembinaan” itu sudah berubah sama sekali, karena frasa “pembinaan” dalam peraturan yang baru tersebut hanya terkait dengan fungsi pembinaan anggota internal organisasi masyarakat (pasal 6) dan program organisasi masyarakat sebagai produk program kerja keluar (pasal 31). Bahkan dalam peraturan ini dimuat tentang pemberdayaan organisasi masyarakat dimana organisasi masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kebijakan pemerintah dan daerah berupa , penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan pemberian penghargaan, ( pasal 36) belum lagi organiasi masyarakat secara formal diatur dapat memilihi badan usaha ( pasal 35).

Namun dalam peraturan baru ini tetap saja ada yang perlu kita kritisi, penulis sangat concern tentang pasal pembekuan organisasi masyarakat Indonesia yang diatur dalam pasal 52 ayat (5) dimana pemerintah (pusat ataupun daerah) dapat menjatuhkan sanksi pembekuan selama 90 (sembilan puluh) hari tanpa proses hukum  terlebih dahulu,.

Dalam pasal 50 (lima puluh) ayat (1) sampai dengan (4) dijelaskan perbuatan apa saja yang dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali sebelum diberikan sanksi pembekuan, dapat dibagi dalam tiga hal,

pertama; kegiatan – kegiatan yang dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, .menyebarkan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan,memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau .melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, dan merusak fasilitas umum.

Kedua; tentang pendanaan, menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik atau kampanye jabatan politik; atau menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

Ketiga; Ormas dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang dimaksud dengan “ajaran dan paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran atau paham Komunisme, Marxisme, Leninisme, Kapitalisme, dan Liberalisme.

*                      *                      *

Penulis memiliki beberapa catatan yang perlu diperhatian oleh kalangan masyarakat, pertama; kapan suatu tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 50 (2) sampai dengan (4) diatas dikaitkan dengan organisasi masyarakat? Bila kita ingin masukan organisasi masyrakat sebagai subjek hukum sebagaimana dianut dalam teori recht person maka parameternya harus jelas, contoh kasus misalnya sebuah Bank tidak bisa ditutup serta merta karena salah satu bankirnya ternyata berbuat kecurangan.

Kedua ; pembekuan sebelum ada putusan pengadilan adalah melanggar hukum, hak yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar tidak boleh dibekukan hanya berdasarkan keputusan subjektif pemerintah semata, sudah seyogyanya ke khawatiran pemerintah yang bersifat subjektif ini diferifikasi oleh lembaga peradilan sehingga mempunyai alas hukum yang kuat.

Lebih jauh lagi sanksi pembekuan yang melarang organisasi masyarakat berinteraksi dengan masyarakat adalah sangat tidak wajar, memisahkan organisasi masyarakat dengan masyarakat itu seperti memisahkan ikan dari air, sehingga menghilangkan inti dari kebebasan berkumpul dan berserikat yang sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Penulis juga ingin menambahkan bilamana ada suatu anggota organisasi masyarakat melakukan perusakan fasilitas umum, maka orang-perorang tersebut harus ditangkap dengan landasan hukum pidana biasa, dari proses hukum pidana itulah penyidik dapat mengetahui apakah organisasi masyarakatt itu terlibat atau tidak terkait perbuatan tersebut, bila memang layak dan patut untuk di duga organisasi masyarakat tersebut terlibat, barulah pemerintah dapat mengajukan pembekuan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: