Akhiri Derita Nelayan Jawa Barat!

29 Apr

ImageIndonesia sebagai Negara bahari tentu saja nelayan mempunyai peranan penting dalam membangun perekonomian Jawa Barat. Dengan populasi penduduk terpadat di seluruh Indonesia Jawa Barat seharusnya menjadi potensi pasar yang menguntungkan untuk seluruh Nelayan di Jawa Barat.

Nelayan di Jawa Barat setidaknya menempati dua daerah besar yang dikenal sebagai, Pantai utara dan pantai selatan, kota yang masuk dalam katagori daerah pertama antaranya adalah kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi, sedangkan yang masuk dalam daerah kedua adalah Cianjur, Garut, Tasik, Pangandaran, dll.

Namun pada kenyataannya nelayan kita masih bergumul dalam kehidupan di bawah baris kemiskinan kantor berita Antara bahkan pernah melansir bahwa 90% nelayan hidup di bawah garis kemiskinan. Keadaan ini diperparah dengan kebijakan Negara yang tidak pro terhadap Nelayan, sehingga kemiskinan yang begitu besar lebih dapat diartikan sebagai kesalahan manajerial pemerintah atas kepentingan nasib Nelayan.Puncaknya sebuah lembaga swadaya masyarakat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD Jawa Barat menolak penghargaan dari presiden SBY sebagai protes atas kebijakan Pemerintah yang dianggap gagal dalam melindungi kepentingan nelayan di Indonesia.

Mengacu pada data diatas, maka bisa dipastikan rendahnya tingkat pendidikan keluarga nelayan, termasuk di Jawa Barat, ini bisa dimaklumi karena bagaimanapun tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyakarat tersebut, rendahnya tingkat pendidikan ini memberikan pemahaman yang sering di bahasakan dalam sehari-hari sebagai berikut ; “sekolah tidak penting karena pada akhirnya mencari uang juga.”

Penulis juga menilai bahwa dengan kombinasi kebutuhan hidup yang mendesak dan minimnya pendidikan seringkali mengantarkan nelayan pada pola hidup yang boros, konsumtif, dan sering kali selalu miss prioritas, alasan mereka klasik “ikan di laut masih banyak”.

Dalam kehidupan nelayan setidaknya penulis dapat membagikan tiga katagori nelayan, pertama; Nelayan buruh, nelayan ini sama sekali tidak mempunyai modal, seperti kapal, alat-alat pendukung, ransum, dan solar, tapi mereka hanya menjual tenaga saja dan biasanya dibarengi dengan jam terbang di kapal-kapal penangkap ikan sebelumnya.

Sistim upahnya nelayan buruh ini pun terbagi menjadi dua macam, dengan sistim gajian entah itu perbulan, perpekan atau mungkin perhari. Terakhir dengan sistim bagi hasil Dimana pola pembagiannya adalah seluruh keuntungan yang didapat dikurangkan dengan sejumlah biaya operasional menangkap ikan (termasuk sewa alat-alat pendukung) dari selisih tersebut maka lima puluh persen hasil tangkapan ikan diambil oleh Nelayan Juragan (akan di jelaskan kemudian), lalu sisanya dibagi rata kepada seluruh buruh nelayan yang ikut menangkap dalam satu kapal tersebut.

Bila beruntung nelayan buruh akan bermitra dengan nelayan juragan yang baik, dimana nelayan juragan akan membebaskan kemana nelayan buruh akan menjual hasil tangkapannya agar mendapatkan harga yang lebih pantas, namun bila sebaliknya, nelayan buruh harus menjual pada tengkulak tertentu dan dengan harga yang sudah ditentukan pula sehingga keuntungan yang akan dibagi dua itu menjadi semakin tidak seberapa.

Nelayan jenis kedua adalah Nelayan Mandiri; nelayan ini relative lebih baik dikarenakan memiliki modal dasar seperti kapal,jaring,dan lain lain. Sedangkan jenis ketiga; adalah nelayan juragan, dimana nelayan ini tidak saja memiliki modal dasar tapi juga memiliki dana untuk membeli solar dan kadang-kadang juga sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan . Seperti yang dijelaskan diawal bahwa dalam sisi baiknya nelayan juragan ini adalah penolong bagi dua nelayan yang lain tapi pada sisi buruknya nelayan juragan ini bisa menjadi tengkulak yang alih-alih membantu tapi justru malah memperpanjang penderitaan dua jenis nelayan yang lain.

Lebih dari itu dalam pengamatan penulis setidaknya ada beberapa masalah krusial yang harus segera diselsaikan secara holistic, pertama; kekurangan modal, nelayan adalah salah satuh sektor yang secara bisnis tidak bank able, jangankan nelayan, perusahaan kapal angkut saja masih belum terlalu dilirik oleh dunia perbankan padahal sudah ada asas cabotage yang mengharuskan untuk memberdayakan kapal-kapal besar yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, hal tersebut dikarenakan dunia nelayan penuh resiko dan tidak ada kepastian hasil tangkapan, ini berbeda dengan nelayan  yang memiliki tanah sebagai asset yang dapat dijaminkan entah itu dengan sertifikat hak milik sampai Hak guna pakai , dan hak yang lainnya.Untuk permasalahan modal ini penulis berharap dengan adanya BUMD Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Pemprov akan dapat membantu nelayan dalam mengakses dana segar, sehingga nelayan dapat mendapatkan modal setidak-tidaknya untuk dana operasional menangkap ikan dilaut.

Kedua;minimnya ilmu baik secera teori ataupun  pengetahuan serta keahlian praktis yang tepat guna. Sangat sedikit sekali rasanya nelayan kita yang mempunyai keahlian mengoptimalkan GPS (global positioning system), untuk menentukan tempat, radar ikan yang dapat mendeteksi posisi ikan yang hendak ditangkap, atau mengoptimalkan jejaring internet untuk melihat perkiraan cuaca sebelum menangkap ikan di laut.

Ketiga; pengelolaan hasil tangkapan, contoh paling sederhana, masih sulitnya ditemukan freezer disetiap kapal nelayan, padahal dengan fungsinya yang strategis karena dapat berpengaruh pada harga jual seharusnya freezer menjadi alat yang dapat diinstalasi di setiap perahu nelayan yang besar. Dalam sekala lebih kompleks seharusnya ada industri yang secara integral dapat langsung mengolah hasil tangkapan nelayan tersebut, misalkan pengolahan ikan kaleng, sehingga meningkatkan nilai jual.

Keempat, perubahan cuaca, dalam catatan penulis sangat sulit untuk menemukan ikan didekat pantai, setidaknya nelayan harus pergi sejauh radius 4 mil dari pantai untuk dapat mendapatkan ikan. Belum lagi permasalahan ekosistim biota laut , di Cirebon dalam kurung 10 tahun terakhir hasil penangkapan nelayan turun derastis, tahun 2000an, tangkapan nelayan berupa ikan, cumi-cumi maupun kepiting antara lima dan 10 kilogram per nelayan, tetapi kini untung masih dapat tiga kilogram per nelayan per hari[1].

Kelima, kelangkaan bahan bakar, umumnya nelayan menggunakan mesin dengan bahan bakar jenis solar, yang entah mengapa sering menghilang dipasaran, pun tersedia namun sampai sekarang belum ada stasiun pengisian bahan bakar khsus untuk para nelayan, untuk permasalahan ini sepenuhnya menjadi tanggun jawab pemerintah pusat atau pun provinsi bahkan kabupaten kota untuk menyelsaikannya.

Bukan tidak ada upaya bantuan dari Pemprov Jawa Barat untuk menanggulangi lima permasalahan, terakhir Ahmad Heryawan Gubernur petahana dan sekaligus terpilih untuk periode selanjutnya menjanjikan 100 kapal nelayan yang pembagiannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di utara dan selatan.

Namun demikian penulis memberikan catatan agar kedepan bantuan dari pemerintah baik dari tingkat pusat ataupun provinsi dapat lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan nelayan, adapun catatan penulis adalah sebagai berikut;

Satu; adanya beasiswa untuk anak nelayan, penulis mendorong agar sekolah digratiskan hingga SMA atau yang sederajat, namun penulis juga menekankan agar SMK yang khusus pada peningkatan ilmu baik secera teori ataupun  pengetahuan serta keahlian praktis yang tepat guna bagi nelayan kelak.

Tentu saja pendirian SMK tersebut perlu tenaga yang besar upaya yang panjang serta dana yang tidak sedikit, tapi bila kita melibatkan elemen pemerintahan kota kabupaten serta mensinergiskan dengan pemerintahan pusat dimana pemprov bisa sebagai perantara sekaligus penggagas , penulis berkeyakinan itu dapat terwujudnya. Karena tidak ada perubahan yang paling cepat sekaligus kokoh selain lewan perubahan paradigma dan pengetahuan.

Kedua; melibatkan serta mengikut sertakan para nelayan dalam proyek-proyek bantuan yang akan diberikan pemerintah, ini guna untuk memberdayakan nelayan, sekaligus memberikan edukasi proses bantuan,yang lebih penitng lagi jangan sampai bantuan pemerintah karena tidak dikomunikasikan dengan nelayan menjadi tidak terpakai, penulis mengetahui beberapa kapal bantuan pemerintah yang tidak dipakai oleh nelayan karena nelayan tidak yakin dengan spesifikasi kapal tersebut, tentu saja penulis menyadari bahwa sering kali kesalahan ada pada nelayan yang sudah kadung terjebak dengan kebiasaan lama dan enggan untuk berubah dengan menggunakan cara cara yang baru, tapi itu tadi dengan adanya pelibatan nelayan yang intensif harapannya keengganan nelayan untuk merubah kebiasaannya akan terkikis.

Ketiga; harus adanya patokan harga yang jelas bagi nelayan, dimana bila harga sudah jatuh pemerintah harus membelinya dengan harga yang wajar sehingga harga bisa terkendali dengan baik, hal ini juga untuk mengeliminir kerakusan para tengkulak yang seringkali merugikan para nelayan.

Keempat, adanya sistim pemetaan dan timing , sehingga nelayan mengetahui dimana serta kapan tepatnya untuk menangkap ikan, timing juga diperlukan untuk peletarian ekosistem biota laut sehingga alam dieberikan kesempatan untuk mereproduksi kembali kandungan hayatinya.

Kelima,pemerintah harus membangun infrastruktur untuk para investor agar mau menanamkan modalnya di sektor perikanan dan turunannya, sehingga di sentra-sentra perikanan itu tidak hanya melulu soal ikan saja tapi juga termasuk dengan rumput laut, tepung ikan, dll.

Penting juga kiranya untuk memperhatikan jalur transportasi, misalnya dibuatkan lajur khusus dari beberapa sentra ikan ke bandara internasional Jawa Barat Kertajati sehingga dapat memangkas ongkos pengiriman, sebagai catatan mengirim kontainer dari Jakarta ke Batam hampir dua kali lipat dari ongkos angkut kontainer dari Singapura ke California

Keenam, adanya sistem pengamanan bahan bakar untuk nelayan, pemerintah disetiap levelnya harus sedemikian rupa mengupayakan bahan bakar untuk nelayan, apa lagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang membubarkan Badan Pengawasan Migas harus segera di telaah sejauh mana dampaknya pada kesediaan bahan bakar khusus untuk nelayan.

Ketujuh, semua proyek harus Clear and Clean, pelibatan eleman masyarakat dan audit keuangan ataupun audit legal harus menjadi budaya dalam setiap pemerintah, karena bagaimanapun bila terjadi penyimpangan seluruh masyarakat juga yang rugi.

Mengakhiri penderitaan nelayan adalah seperti membenahi jati diri bangsa kita yang dinobatkan sebagai Negara kepulauan terbesar se Dunia dan bahkan se Jagat raya ini (karena sampai saat ini belum ada bumi lainnya), sangat ironi bila kita mengaku sebagai Negara maritim tapi pada saat bersamaan nelayan kita bergumul dengan kemisinan dan keterbatasan pengetahuan.

Penulis berharap generasi sesudah kita akan dengan penuh bangga dan hormat menyanyikan lagu  “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: