JANGAN LECEHKAN KPK.

25 Jun

Tudingan KPK melakukan tebang pilih makin santer terdengar publik bisa melihat bagaimana tebang pilihnya KPK dalam menangani satu kasus dengan kasus yang lainnya jauh berbeda,ahli hukum sudah mulai banyak yang angkat bicara tentang keganjilan penetapan TPPU dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, terakhir Prof Romli Atmasasmita menkritisi cara penanganan kasus dugaan korupsi suap kuata daging impor sapi. Bila lembaga super body ini sudah mulai kehilangan kredibelitasnya maka publik yang akan mengalami kerugian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang di dirikan pasca reformasi, lembaga yang dibidani dengan semangat penuh perubahan untuk memberantas rasuah, kejahatan yang dituding sebagai biang keladi masalah bangsa ini terutama kesenjangan ekonomi pada saat era orde baru.

Selain itu ada pertimbangan khusus yang menjadi alasan kenapa KPK lahir setidaknya ada dua hal, yaitu;

  1. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yangterjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Olehkarena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secaraprofesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikankeuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
  1. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

dengan dua pertimbangan diatas maka perangkat yang diberikan pada KPK juga sangat luar biasa, dimana KPK tidak boleh mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan, hingga tidak perlunya izin dari pengadilan baik itu untuk penyitaan dan bahkan sampai penyadapan, sempat pengadilan tindak pidana korupsi pun akan diselenggarakan oleh KPK sendiri walaupun pada akhirnya kewenangan ini (dengan berbagai macam kritikan dan catatan) dikembalikan pada rezim Pengadilan di Mahkamah Agung. Ini belum termasuk dengan kewenangan KPK mengambil alih kasus yang sedang disidik oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Semua “privilege” diatas bisa dibaca dalam Undang-undang no 30 tahun 2002 yang belakangan dikenal sebagai Undang-Undang KPK.

Pertimbangan kewenangan KPK harus “extra ordinary” karena kejahatan yang dihadapi sangat khusus dan tertentu serta mempunyai predikat “extra ordinary crime” tapi bukan berarti dilepas tanpa control dan pengawasan, tentu saja upaya ini tidak perlu ditanggapi berlebihan sebagai upaya pelemahan atau lebih jauh sebagai pengkerdilan KPK karena dalam sistem demokrasi tidak boleh ada yang memiliki kewenangan mutlak tanpa koreksi dan pengawasan.

Karena disisi lain lord Acton sudah mengingatkan bahwa “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, Great man are almost bad men ”  bahkan Prof Jimly asshiddiqie menyatakan kutipan tersebut adalah “ hukum besi ” kekuasaan, dimana tidak ada satu orang pun yang dikecualikan dari hukum besi tersebut termasuk KPK.

Dengan demikian bukan hal yang mengada-ngada bila ada dua sumber kerusakan yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia yang mengancam KPK, pertama berasal dari eksternal, semua pihak yang merasa terganggu dengan adanya KPK tidak segan untuk “menetralkan” kekuatan KPK dalam memberantas korupsi yang sistemik.

Semoga kita tidak lupa bagaimana Antazari Azhari sebagai ketua KPK tiba-tiba terlibat kasus pidana yang sampai saat ini publik melihat banyak kejanggalan. Festifalisasi kasus seperti melibatkan suap dan wanita dan yang lebih penting adalah fakta bahwa jaksa penuntut umum dalam kasus Antasari Azhari bukan jaksa bersih karena terlibat dalam urusan rasuah dikemudian hari.

Yang kedua tentu saja tantangan dari internal sendiri, Mengacu pada hukum besi kekuasaan Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, Great man are almost bad men”, misalnya saja pelaksanaan tugasnya KPK juga diatur dengan lima asas yang bulid in dalam Undang-Undang KPK, yaitu :

  1. “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2.  “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
  3. “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4.  “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
  5.  “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas,wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertanyaannya siapa yang menjamin bahwa asas ini sudah dilaksakan oleh KPK dalam setiap tindakan hukumnya? Dalam pasal 20 undang-undang KPK bertanggung jawab kepada publik dan “hanya” membuat laporan secara berkala pada presiden dan anggota DPR RI, dipasal yang sama pengejawantahan prasa “bertanggung jawab kepada publik” diartikan dengan melakukan audit kinerja dan keuangan, menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi.

Bila KPK bertanggung jawab kepada publik, lalu sejauh mana publik dapat mengontrol lembaga super body ini? Pertanyaan bisa menjadi lebih liar bila dilanjutkan publik yang mana yang dapat mengontrol kinerja KPK? Secara normatif bisa saja kita nisbatkan pengawasan ini kepada DPR RI tapi penulis yakin akan banyak bias bila pengawasan KPK diberikan pada lembaga yang sifatnya politis. Apalagi belakangan banyak juga anggota DPR RI menjadi tersangka dalam kasus yang sedang disidik oleh KPK.

Mengacu pada hukum besi kekuasaan Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, Great man are almost bad men” maka perlu rumusan khusus untuk membuat lembaga pengawas kinerja KPK, penulis merasa perlu untuk meyakinkan publik agar dibentuk komisoner pengawas KPK anggotanya minimal berjumlah tiga atau maksimal lima orang yang terdiri dari berbagai elemen, penulis merasa kalangan akademis lah yang perlu diberikan ruang dalam hal ini, misal dari lima anggota komisi pengawas KPK tiga orang dari kalangan guru besar hukum sedang kan sisanya perwakilan dari DPR RI dan Ekesekutif.

Selain itu penulis juga mengusulkan bahwa penyitaan hingga penyadapan harus melalui menakanisme izin dari lembaga diluar KPK agar setiap tindakan hukum KPK bisa terferivikasi bersih dari kepentingan-kepentingan politik. Penulis bisa paham bila KPK berkeberatan harus mengajukan izin pada institusi yang menurut undang undang KPK tidak berjalan optimal, oleh karena itu penulis mengusulkan agar izin ini diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penulis sadar bahwa akan banyak penolakan dari banyak pihak atas usul bahwa Mahkamah konstitusi menjadi lembaga pemferivikasi tersebut, tapi bukankah korupsi adalah “extra ordinary crime” dan penulis berkeyakinan bahwa menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengeluarkan izin sita dan penyadapan adalah sebuah “extra ordinary effort” untuk mencegah potensi korupsi semakin menggila termasuk dalam tubuh KPK sendiri.

Terakhir janganlah kita melecehkan KPK dengan pembelaan yang membabi buta, menyematkan KPK sebagai institusi yang tidak mempunyai kemungkinan untuk berbuat salah sama bahayanya dengan mengatakan KPK pasti berbuat salah secara keseluruhan, penulis berkeyakinan bahwa KPK perlu dibela oleh orang yang logis dan mempunyai takaran yang tepat dalam melihat langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPK.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: