Komunikasi Politik Efektif Dalam Bingkai Empat Pilar Kebangsaan.

25 Jun

ImagePertukaran informasi yang berdampak pada perubahan strategis baik jangka menengah ataupun panjang selalu dihasilkan dari komunikasi-komunikasi yang efektif, dalam dunia politik hal ini menjadi jauh lebih krusial dimana komunikasi berlansung dengan para pihak dan kelompok yang masing-masing punya kepentingan dan kewenangan yang berbeda.

Komunikasi politik yang terjadi seringkali tidak efektif, terlalu banyak distorsi, artikulasi maksud menjadi sering tersamar, belum lagi potensi dipelintir oleh oknum insan pers yang tidak bertanggungjawab sehingga rawan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, cukuplah daerah papua dan aceh menjadi bukti.

Dalam membangun sebuah komunikasi yang pertama harus di hilangkan adalah trauma dan dendam dari masa lalu, ini tantangan berat bagi bangsa ini, karena pergantian dari orde lama menuju orde baru dan sampai ke era reformasi meninggalkan banyak luka. Belum lagi dikotomi antara nasionalsis dan islamis.

sejarah dan fakta sering bercampur dengan emosi yang berlebih, bila ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian terbesar yaitu generasi sesudah kita tidak mempunyai referensi sejarah yang objektif dan terjebak dengan dendam generasi–generasi sebelumnya.

Bayangkan bila generasi sesudah kita ini kebingungan harus mulai dari mana memulai membangun bangsa akibat perpindahan dari satu era menuju era yang lain adalah festifalisasi pemberangusan era sebelumnya, orde lama memberangus opsisi dengan tuduhan antek-antek kolonial, orde baru mendelegetimasi semua hasil pembangunan orde lama, era reformasi menafikan semua pencapaian orde baru.

Agenda menyelesaikan dendam dan trauma masa lalu ini harus kita selesaikan terlebih dahulu, tentu saja memaafkan dan melupakan dendam dan trauma tidak akan merubah masa lalu, tapi itu dapat merubah masa depan genereasi sesudah kita.

Langkah kedua setelah masing masing pihak menghilangkan trauma dan dendam lama tersebut maka semua pihak harus mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya dengan jelas, karena semua orang pasti punya kepentingan sehingga masyarakat dapat berhimpun dalam kepentingan yang.

Kita harus menaruh curiga bila ada sekelompok orang yang menyatakan tidak memiliki kepentingan apapun atas pembangunan bangsa ini tapi tetap masih terlibat dalam proses komunikasi politik.

*           *           *

Empat Pilar Bangsa Sebagai Bingkai.

Dalam demokrasi dimana keheterogenan adalah sebuah kemutlakan, tentu dibutuhkan bingkai yang kokoh agar komunikasi tetap memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Dengan kata lain, silahkan semua pihak berakrobat dalam komunikasi politik selama semuanya dilakukan dalam kerangka pilar-pilar kebangsaan tadi.

Empat pilar bangsa sebagaimana diketahui terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka tunggal ika menjadi sebuah acuan apakah sebuah komunikasi itu memiliki kontribusi positif atau tidak, khususnya dalam pembangunan bangsa ini.

Karena itu, Komunikasi politik yang efektif dalam konteks Pancasila harus mencerminkan jiwa keagamaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa), jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan social (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia) selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh Bangsa Indonesia.([1])

Point yang paling penting dan harus digaris bawahi adalah tentang Ketuhanan Yang Maha Esa atau unsur agama yang dikandung oleh pancasila adalah elemen penting dalam pengejawantahan sila-sila selanjutnya, bayangkan bila jiwa pancasila ini tidak dibingkai dengan pemahaman agama yang baik.

Oleh karena itu kita harus berhati – hati pada orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan Pancasila namun tingkah lakunya jauh dari tuntunan agama, dalam konteks lebih teknis, bahaya sekali bila orang berlindung dari kewajiban Agamanya dengan menggunakan kedok Pancasila. Oleh karena itu jiwa-jiwa Keagamaan haruslah diberi ruang seluas–luasnya dalam kehidupan berbangsa termasuk dalam ruang komunikasi politik.

Undang-undang dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis adalah rujukan yang tidak kalah pentingnya, apa lagi setelah pembagian kekuasaan yang dipisah secara horizontal dimana semua lembaga tinggi Negara bisa saling mengawasi. Dalam konstitusi tertulis inilah hak dan kewajiban para pihak tidak hanya saja pejabat tapi juga rakyat. Contoh bahwa Konstitusi Negara kita menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus menjadi nafas kita semua dalam berpolitik secara internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu saja ini adalah amanah yang harus kita jaga, cukuplah sipadan dan ligitan menjadi contoh bagi kita, komunikasi seatraktif apapun tidak boleh sama sekali membentur dan mencerai-beraikan sendi-sendi kesatuan kita. Ini tantangan karena rumusan kesatuan hampir selalu beriringan dengan kedailan yang merata pula. Bahwa Negara kita bisa bersatu dalam penderitaan perjuangan meraih kemerdekaan tapi Negara kita tidak bisa hidup bersama dalam ketidak adilan.

Bhineka tunggal ika, sebuah frasa yang diartikan sebagai “ berbeda-beda tapi tetap satu” dari kalimat ini kita memaklumi sejak awal bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan di Nusantara ini, namun harus dalam satu persatuan dengan tujuan sama sebagai satu indentitas kebangsaan, Bangsa Indonesia.

Dalam kerangka empat pilar ini maka penulis sebagai anggota legeslatif Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa point;

  1. Hendaknya komunikasi antara konstituen bersifat edukatif dan pemberdayaan, menjelaskan posisi konstituen baik hak dan kewajibannya dalam konstitusi kita.
  2. Hendaknya komunikasi antara legeslatif dan eksekutif berdasarkan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang, harus dibuat aturan setingkat undang-undang yang mengatur bahwa setiap pejabat publik yang bersifat politis tidak boleh merangkap menjadi pengurus inti (Ketua, Sekertaris, Bendahara)partai tertentu, ini demi menghilangkan “dissturst” para pihak lain.
  3. Hendaknya komunikasi antar sesama sejawat anggota legislatif berdasarkan kesadaran kolektif koligian, yang pada saat yang sama bahwa mereka adalah wakil rakyat bukan wakil kepentingan-kepentingan diluar itu.

*                 *                 *

Tentu saja empat pilar diatas bukan tanpa cacat, banyak ruang untuk mengkritisi empat pilar diatas, namun mengkritisi bingkai empat pilar diatas harus bersih dari trauma dan dendam masa lalu dan fokus pada apa yang hendak kita akan sampaikan pada generasi sesudah kita.

Kemajuan bangsa itu dilihat bagaimana generasi sesudah kita membangun bangsa ini, karena kemajuan adalah ketika generasi sesudah kita memulai dari tempat generasi pendahulunya berhenti.


[1]Darji Darmodiharjo, dkk, Santiaji Pancasila, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1991), hlm. 16.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: